KM/IST. Minta keadilan: Sejumlah warga Durjan memenuhi halaman depan Mapolres, kemarin

Warga Desak Polres Usut Mantan Kades Diduga Korupsi

KOTA-Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Durjan, Kecamatan Kokop, berbuntut panjang. Ini setelah polisi menahan kepala desa (kades) setempat. Ditambah lagi, warga menuntut mantan Kepala Desa (kades) Helmi Sayuti juga diproses hukum juga terkait kasus korupsi.

Ratusan masyarakat dari Desa Durjan, Kecamatan Kokop tergabung dalam Gerakan Pemuda dan Santri Madura (GPSM) menggelar aksi unjukrasa ke Mapolres setempat, Rabu (11/3).

Ratusan warga Desa Durjan mendatangi Mapolres Bangkalan, kemarin siang. Mereka menuntut polisi mengusut sejumlah kasus dugaan korupsi di Desa Durjan.

Mereka menduga mantan Kades Helmi melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Helmi menjabat sebagai kades selama kurang lebih 25 tahun. Setelah itu, ia menjadi pejabat sementara kades setempat.

Selain berorasi, warga juga memblokade satu sisi Jalan Soekarno-Hatta. Polisi dan TNI mengawal ketat aksi tersebut. Massa yang terdiri dari unsur kiai, santri, dan masyarakat umum itu mendesak polres setempat untuk menangguhkan penahanan Kepala Desa (Kades) Durjan terpilih dalam perkara pemalsuan dokumen saat proses pencalonan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Durjan beberapa waktu lalu.

Sementara Kepala Desa Durjan, Mahrus Ali (25), mendekam di sel Polres Bangkalan sejak pertengahan Februari 2015. Ia diduga memalsukan dokumen negara untuk memenangkan dirinya sebagai kepala desa. Padahal, Mahrus Ali baru dilantik menjadi Kepala Desa Durjen pada Januari 2015.

Di lapangan, aksi yang di awali dari halaman Stadion Gelora Bangkalan menuju Mapolres Bangkalan tersebut selain dilakukan orasi, juga masa juga menggelar istighotsah dan menutup satu sisi jalan.

Sementara dalam orasinya, masyarakat Durjan dan kiai merasa dikhinati oleh Kapolres Bangkalan. Karena saat mereka mengajukan penangguhan penahan Kades Durjan, mereka diminta mengganti pengacara. Namun, ketika pengacara kami ganti, dan kami mengajukan kembali surat penangguhan penahanan, ternyata Kapolres mengatakan berkas Kades Durjan sudah P21 dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. “Penolakan polres terkait penundaan penahanan Kades Durjan terpilih yang ditahan adalah bentuk diskriminasi. Karerna banyak kasus yang lebih pelik sangat mudah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan,” teriak korlab aksi Mahalli

Tak hanya itu, dalam aksinya massa juga menuntut Kapolres Bangkalan dan Kasat Reskrim Mundur dari Jabatannya. “Kapolres dan Kasat Reskrim Bangkalan lebih baik mundur,” tegas Mahalli (skn/bjt/zis)

Related Search