MOHAMMAD RAMLI: Kepala Dinsos Sumenep/F:Mohammad Ramli/KM/Fathor Rahman

Angka Kemiskinan Tembus 20 Persen

70 views

KORANKABAR.COM (SUMENEP)– Berdasarkan data di Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep, jika angka angka kemiskinan di Bumi Sumekar masih tinggi. Terbukti, penduduk yang masih masuk kategori miskin pada tahun 2015 masyarakat yang miskin mencapai 216.000 jiwa atau 20,20 persen dari total penduduk 1.072.133 jiwa. Kriteria kemiskinan itu dilihat dari dengan rata-rata Rp84.756 per kapita setiap bulan.

Namun Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep Mohammad Ramli mengatakan seolah tak punya tanggungjawab atas realitas tersebut. “Kalau kami di Dinsos tugas utamanya berkenaan dengan masalah perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial. Sementara kalau masalah kemiskinan secara global bukan kewenangan kami atau kami lebih mengarah ke hal teknis soal kemiskinan itu,” ujarnya kepada Kabar Madura.

Menurutnya, instansinya hanya melaksanakan tugas penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara teknis. Kendati demikian, pihaknya juga mempunyai target karena memang mempunyai tanggujawab untuk menurunkan angka penyandang PMKS yang ada di Kabupaten Sumenep.

Diungkapkan mantan Kabag Pemdes Setkab Sumenep, sampai saat ini jumlah PMKS masih mencapai sekitat 88.000 ribu penduduk. “PMKS itu sendiri meliputi banyak hal, diantaranya pengemis, anak terlantar, lanjut usia terlantar, pemulung, penyandang disabilitas dan lain sebagainya,” sambungnya.

Untuk menekan angka PMKS tersebut, dikatakan Ramli jika dirinya sudah menjalankan program dan akan memperkecil dengan sejumlah program, salah satunya dengan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial seperti adanya bantuan usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama (Kube), bantuan kepada penyandang cacat dan lain sebagainya.

Secara keseluruhan di tahun 2016 ini, Dinsos Sumenep sendiri mempunyai nilai total anggaran tidak langsung mencapai Rp3,4 miliar. Sebagian besar dari anggaran itu dikhususkan untuk program penanganan PMKS yang tersebar di daratan dan di daerah kepulauan.

Untuk lebih memaksimalkan program penekanan hingga pengentasan PMKS, pihaknya berharap di tahun-tahun selanjutnya untuk bisa menambah anggaran supaya bisa lebih maksimal untuk menjalankan program menekan angka PMKS.

“Di tahun ini, kita masih mempunyai waktu kurang lebih dua bulan untuk menjalankan program kami. Sejatinya, kami terus berusaha untuk menekan angka PMKS melihat, angkanya masih cukup tinggi,” tukasnya. (ong/rei)

 

Related Search