Antre Haji sampai 2032

1400 views

DRINGU- Perlu kesabaran ekstra untuk bisa memenuhi rukun Islam kelima. Masyarakat harus antre hingga 2032, jika ingin menunaikan ibadah haji. Daftar antrean itu dicatat dalam daftar waiting list situs resmi kementrian agama.

 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, Busthomi mengatakan, berdasarkan waiting list di situs resmi kemenag.go.iid,daftar tunggu di Jawa Timur termasuk di Kabupaten Probolinggo hingga 2032 atau  sekitar 17 tahun lagi. “Itu pun per hari ini. Angka itu terus bertambah seiring dengan masyarakat yang mendaftar,” katanya.

Daftar tunggu itu diperoleh dari kuota Provinsi Jawa Timur. Setiap provinsi oleh Kementerian Agama diberikan kuota berdasarkan azas pemerataan. Dan Jawa Timur termasuk provinsi yang paling banyak koutanya. “Kouta Jawa Timur mencapai 33.935 jamaah setiap tahun,” jelasnya.

Kuota itu kemudian dibagi dengan jumlah pendaftar. Berdasarkan jumlah pendaftaran di Jawa Timur, saat ini angkanya mencapai 583.982 pendaftar. “Kalau dibagi antara jumlah yang mendaftar dengan kuota, maka muncul lamanya menunggu,” jelasnya.

Di Jatim sendiri sebenarnarnya sudah mendapat kuota paling banyak jika dibandingkan dengan provinsi lain. Namun, banyaknya jumlah pendaftar juga mengakibatkan daftar tunggu lama.

Namun, daftar tunggu itu sendiri merupakan sebuah perkiraan, jika kouta pemerintah Arab Saudi sama setiap tahun. Jika ditambah setiap tahun, maka bisa jadi, bisa memperpendek daftar tunggu. “Mungkin setelah perbaikan Masjidil Haram tuntas, Indonesia mendapat kouta lebih banyak dari sekarang,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota DPR Komisi VIII Hasan Aminuddin menjelaskan, proses penyelenggaraan ibadah haji memang butuh perbaikan secara menyeluruh. Salah satunya daftar tunggu. Masyarakat yang dalam usia senja, dirasakan sudah tidak bisa lagi mendaftar melihat lamanya menunggu. “Itu selalu menjadi pembahasan di internal dewan. Dan kami sudah menyampaikan agar Kemeneg memperbaiki sistem,” kata Hasan Aminuddin dalam sebuah kesempatan.

Selain itu, yang menjadi persoalan adalah dana setoran awal haji yang dibayar para jamaah. Dengan membayar setoran awal sebesar Rp25 juta setiap calon jamaah. Uangnya disetor kepada bank. Lalu bank mentransfer ke rekening Dana abadi umat. “Dana itu tidak boleh dibuat demikian. Dan ini perlu sebuah pemiikiran dan waktu,” jelasnya.

Pada saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan menteri Agama Lukman Hakim sebelum masa reses bulan februari lalu,  berjanji akan memperbaiki sistem lebih baik. “Kami menunggu dulu, sistem dan pola seperti apa. Nanti kami benahi bersama-sama dengan pemerintah,” pungkasnya. (bro/tiq)

Related Search