MANGKRAK: Anggaran APBD tak menyentuh pengelolaan terminal kargo.

APBD ‘Lupakan’ Pengelolaan Terminal Kargo

55 views

KORANKABAR.COM (PAMEKASAN)-Harapan masyarakat agar terminal kargo di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, segera dioperasikan sulit terwujud. Sebab, dalam APBD Pamekasan 2017, tidak ada anggaran untuk pembangunan fasilitas yang belum tersedia di Terminal Kargo.
Padahal terminal yang sudah menelan anggaran puluhan miliar itu masih kekurangan tiga fasilitas. Yakni, kamar mandi, musala, dan tempat istirahat sopir truk.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pamekasan Ajib Abdullah mengatakan, Minggu (2/4), tidak rampungnya bangunan itu dinilai menjadi kendala mengapa pemkab gagal mengoperasikan terminal kargo pada awal 2017 ini.
”Masalah itu, kami lihat tidak ada anggaran. Akan tetapi akan coba usulkan perubahan di perbup,” katanya
Diterangkan, tahun ini pemkab hanya mengalokasikan anggaran untuk perbaikan tebing di sisi selatan terminal kargo. Jika anggaran itu bisa digeser, pembangunan fasilitas musala, kamar mandi, dan tempat istirahat sopir bisa dipercepat. Tetapi jika tidak bisa dilakukan, maka harus menunggu perubahan anggaran keuangan (PAK).

”Kalau anggaran bisa digeser untuk membangun tiga fasilitas itu, target saya sebelum bulan puasa kami berusaha melakukan uji coba pengoperasian terminal kargo,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Pamekasan Taufikurrahman memaparkan, ada dua mekanisme dalam mengubah rekening APBD. Yakni melalui perda atau perbup. Jika melalui perda, maka menunggu PAK APBD 2017. Tetapi jika melalui perbup, bisa dilakukan lebih cepat.

”Prinsipnya, meski diubah di perbup, tetap harus menunggu persetujuan dari DPRD,” katanya.
Perubahan rekening anggaran dilakukan melalui perbup manakala program tersebut dinilai mendesak. Seperti kesalahan penulisan rekening pada pengadaan obat-obatan di dinas kesehatan.
Jika harus menunggu PAK, maka masyarakat yang membutuhkan akan menjadi korban. ”Kalau misalnya ternimal kargo itu dinilai mendesak, bisa dilakukan perubahan di perbup. Tapi jika tidak dianggap mendesak, harus menunggu PAK,” tukasnya. (rus/h4d)

Related Search