NIHIL NORMALISASI: Pemerintah dalam hal ini Dinas PU Pengairan mengakui jika tidak pernah melakukan normalisasi sungai. (KM/TOTOK ISWANTO)

Atasi Banjir Tanpa Normalisasi Sungai

942 views

KORANKABAR (PAMEKASAN)-Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk menanggulangi banjir daerah kota belum maksimal. Sehingga tak heran, jika setiap tahun bumi gerbang salam sering tergenang air hujan. Sebab Pemkab tidak pernah melakukan normalisasi sungai. Seperti penggerukan, pelebaran, serta pembersihan sungai dari tumpukan sampah.

Hal tersebut diungkapkan, Kepala Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Syaifuddin, Senin (4/5). Dia mengatakan, tanpa adanya normalisasi saluran, air yang mengalir dari daerah utara bakal tersumbat di bagian hulu. Dimana hulu untuk arus sungai di Paemkasan terletak di daerah perkotaan. Sehingga tak heran jika daerah kota sering tertimpa banjir meski tak hujan.

Sebab, pentingnya melakukan normalisasi tak lain hanya untuk mempemudah arus atau aliran air dari hilir ke hulu. Dengan demikian aliran air tidak akan mengendap di daerah perkotaan jika keberadaan sungai bersih. Selama ini, sungai di daerah Pamekasan tersumbat lantaran tumpukan sampah masyarakat.

”Sebenarnya yang menyebabkan banjir ini, tersendatnya sampah-sampah. Serta banyaknya bangunan diatas suangai yang memang kami upayakan selama ini. Apalagi selama ini kami tidak pernah melakukan normalisasi. Baik penggerukan maupun pembangunan farabet di daerah sungai,” ujar Syaifuddin melalui saluran telepon, Senin (4/5).

Untuk tahun ini, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi banjir daerah kota. Salah satu upaya yang akan dilakukannya, yakni bakal membangun beberapa saluran pembuangan yang diletakkan di sejumlah titik. Seperti daerah Blumbungan, Klampar, Sumber Taman dan daerah Pemda barat maupun timur.

Sedangkan untuk daerah utara akan dibangun sebuah dam pengendali arus air. Pembangunan dam pengendali tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2015 ini. Menurutnya dam tersebut akan dibangun di dua lokasi. Diantaranya yakni di saluran sungai daerah Blumbungan, dan Potoan Daja.

”Bukan drainase, kalau drainase itu merupakan leding sektor dari PU Binamarga. Kalau untuk dam ini memiliku dua fungsi pertama, untuk pengendalian banjir kemudian juga berfungsi sebagai cadangan tampungan air ketika musim kemarau tiba. Jadi dari atas itu bagaimana bisa dikendalikan agar air itu tidak langsung masuk ke daerah kota. Kedua bagaimana fungsi adanya saluran itu bisa bermanfaat secara maksimal,” paparnya.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, mengatakan akan mendesak Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkkait untuk mendatangkan arsitektur. Tujuannya tak lain hanya untuk melakukan perbaikan penanggulangan bencana banjir. Bahkan dia juga meminta, untuk mendatangkan ahli yang mampu mengatasi banjir yang terjadi selama dua pekan terakhir di Pamekasan.

Khususnya wilayah yang berdampak langsung ke sekolah. seperti di SDN Parteker V, SDN Parteker IV dan SMPN 1 Pamekasan. Menurutnya, selama ini ketika banjir datang, wilayah terdampak terutama sekolah selalu teredam banjir. Akibatnya, aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah itu, harus di hentikan, hingga banjir surut.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Pamekasan, Iskandar mengatakan perencanaan yang sifatnya parsial untuk mengantisipasi respon masyarakat Pamekasan terhadap penanggulangan banjir terutama pada saat musim hujan memang perlu digalakan. Dia meminta agar perencanaan PU Pengairan Provinsi dan Kabupaten terhadap penanggulangan banjir terintegrasi.

”Kami menginginkan perencanaan untuk penanggulangan banjir ini teritegrasi dengan baik. Karena masing-masing SKPD yakni PU Pengairan Provinsi maupun Kabupaten mempunyai peran dan fungsi yang sama dalam mengatasi banjir di Kabupaten Pamekasan. Dengan demikian persoalan banjir wilayah kota ini bisa dipecahkan,” katanya. (ito/h4d)

Related Search