ILUSTRASI

Bangkalan Benar-benar Krisis Kepemimpinan

532 views

KORANKABAR.COM (BANGKALAN) – Sikap Bupati Bangkalan RKA Muhammad Makmun Ibnu Fuad (Ra Momon) kembali menuai sorotan tajam dari klangan legislatif. Penyebabnya, Bupati Ra Momon tidk hanya suka mangkir dari undangan dewan, tapi juga tidak pernah hadir ketika diperlukan untuk membahas masalah kepemerintahan.

Karena itu, anggota DPRD Bangkalan dari Fraksi PKB, Khotib Marzuki menganggap bahwa saat ini Bangkalan tidak sekadar krisis air bersih akibat terpaan kemarau panjang. “Jika sikapnya tetap seperti ini, maka Bangkalan bukan hanya krisis air bersih, melainkan krisis kepemimpinan,” tandas Khotib.

Pernyataan keras Khotib itu memang tidak terlepas dari kekecewaan legislatif terhadap Bupati Ra Momon yang mencuat Senin lalu (26/10). Di awal pekan tersebut, DPRD Bangkalan menggelar siding paripurna dengan agenda penyampaian hak interpelasi.

Tapi, rapat paripurna beragendakan interpelasi, yang sudah kalinya digelar itu, lagi-lagi kandas karena peserta rapat tidak memenuhi kuorum. Bupati Ra Momon sendiri tidak menghadiri rapat paripurna itu, sekalipun sudah diundang.

Tidak jelas, apa alasan dia tidak menghadiri rapat. “Perlu diketahui oleh saudara Bupati (Ra Momon), bahwa adanya hak interpelasi yang dilakukan oleh DPRD Bangkalan, keinginannya hanya sederhana, penjelasan dari saudara bupati terkait kebijakan yang dilakukan,” tutur Khotib.

Lanjut dia, meski alasan ketidakhadiran Bupati Ra Momon diberitahukan melalui surat kepada legislatif, namun hal itu sangat tidak etis. “Ini jelas bahwa Bupati Bangkalan tidak menghormati lembaga legislatif, dan telah melanggar etika,” kata khotib kepada wartawan Kabar Madura.

“Selama ini kita masih memberikan kesempatan kepada Bupati, mungkin bisa mengubah sikapnya agar lebih baik lagi. Jadi perlu digarisbawahi, bahwa hak interpelasi tidak berat, kita selaku perwakilan rakyat hanya ingin meminta penjelasan dan tanggung jawab Bupati Bangkalan,” imbuhnya.

Politisi PKB ini mengganggap bahwa, keuputusan  bupati mengenai pelantikan Komisioner Komisi Informasi Bangkalan, telah menyalahi Undng-Undng. Dan melecehkan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.

“Bangkalan akan dipimpin sperti apa, jika saudara bupati tetap sperti ini. Dan jika tetap diam kita khawatir saudara bupati akan semakin lihai untuk mengeluarkan kebijakan Koboi ” bebernya.

Penilaian khotib, terhadap adanya Lembaga DPRD bangkalan yang sudah ada 2 kubu. Ini ada dalang yang tujuannya untuk mengahancurkan soliditas DPRD Bangkalan saat ini, pasalnya.

“Kami tetap akan berhati-hati agar soliditas DPRD bangkalan tidak pecah, karena kami sadar bahwa ini akan berdampak negatif di kemudian hari. Dan kami tidak menginginkan itu. Agar rakyat tidak jadi korbannya,” tukas khotib

Khotib, menegaskan bahwa sekarang para pemimpin di Bangkalan sedang hancur mertabatnya, meskipun kini martabat dewan sedang tidak di indahkan oleh bupati termuda se-Indonesia itu. “Oleh karenanya kami melakukan hak interpelasi ini hanya untuk memperbaiki martabat bangkalan dan citra bupati, serta martabat DPRD juga. Itu yang perlu dipahami,” tutup Khotib. (km26/yoe)

Related Search