MENYEDIHKAN : Dunia pendidikan di Kabupaten Bangkalan masih tetap menjadi lahan basah pungutan liar (pungli). KM/MUHCKLIS ALIWAFHA

Beralasan BOS dan BSM Dihapus

282 views

 

 

 

KORANKABAR.COM(BANGKALAN) – Tidak hanya terjadi di lembaga pelayanan masyarakat, maraknya pungutan liar (pungli) di Kabupaten Bangkalan diperkirakan juga terjadi di dunia pendidikan.

Berdasarkan pengakuan dari salah seorang wali murid SDN 1 Kamal Fatimah (35),modus yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah meminta iuran secara masif, seperti pembelian buku, seragam batik dan lainnya.

“Alhamdulillah selama ini masih kuat membayar, sehab sudah menjadi kewajiban saya. Tapi ketika terlalu sering, saya juga merasa ada yang janggal,” paparnya.

Warga Desa Kejawan, Kecamatan Kamal itu merasa dilematis, sementaraingin anaknya tidak putus sekolah, namun harus menghadapi biaya pendidikan yang semakin tinggi. Padahal Fatimah hanya berprofesi sebagai pembantu rumah tangga.

Lantaran tidak sabar lagi dengan perlakuan itu, ibu paruh baya itu nekat  menanyakan kejanggalan ituke kepala sekolah. Yang pertanyakan soal peran (BOS) bantuan operasional sekolah dan bantuan siswa miskin (BSM). Anehnya, pihak sekolah menjelaskan bahwa kedua program itu telah dihapus pemerintah.

Sayangnya saat dikonfirmasi, Kepala Sekolah SDN 1 Kamal Sri Hartati terkesan menghindar, karena saat ditemui, sedang tidak ada ditempat kerjanya.

Sementara itu, Ketua MCW Mohammad Syukur sangat menyayangkan kejadian itu. Menurutnya, praktik pungli tidak dibenarkan di lembaga pendidikan tingkat apapun. Sebab sekolah sudah difasilitasi ana BOS dan BSM oleh pemerintah. Akhirnya yang mencurigakan adalah, jika masih terjadi iuran,realisasi dana BOS dan BSM di sekolah itu patut dipertanyakan.

“Ini aneh, kalua ada sekolah-sekolah yang mengatakan dana BOS dan BSM itu dihapus oleh pemerintah, itu bohong, sampai saat ini dana BOS dan BSM masih teru berjalan, jadi tidak ada alasan bagi sekolah untuk melakukan pungutan,” imbuhnya.

Syukur juga menyoal keberadaan satuan tugas sapu bersih pungutan liar(satgas saber pungli) di Bangkalan. Satgas ituterkesan mengabaikanpraktik pungli di sekolah. Yang membuatnya lebih heran, satgas tersebut tidak melibatkan kepolisian. Padahal di Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) semua forum pimpinan daerah (forpimda) dilibatkan.

“Untuk apa satgas saber pungli dibentuk kalau ada laporan wargatapi tetap tidak mau bergerak,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Satgas Saber Pungli Bangkalan Mondir Rofii melalui Ketua Harian M. Hasanuddin Buchori mengatakan, pihaknya tidak bisa menindak, hanya bisa memberikan sosialisai dan penekanan. Sayangnya, pihaknya mengeluhkan ketiadaan anggaran untuk kegiatan tersebut.

“Tugas kami hanya memberikan sosialisai, kami tidak bisa menindak, yang bisa menindak yaitu kepolisian dan kejaksaan,” jelasnya.(mal/waw)

 

Related Search