BPWS Diusulkan Cukup Direorganisasi

512 views

KORANKABAR.COM (BANGKALAN)-Di tengah seruan untuk membubarkan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), Anggota DPR RI asal Bangkalan, Farid Al Fauzi mengusulkan agar lembaga perpanjangan pemerintah pusat tersebut cukup direorganisasi saja.

Farid mengatakan, BPWS belum perlu dibubarkan. Sebaliknya cara kerja BPWS tidak bisa terus dibiarkan seperti sekarang. Menurutnya, lembaga tersebut cukup di-reorganisasi dan sering melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten maupun kota setempat.

Diungkapkan Farid, selama 6 tahun Jembatan Suramadu beroperasi sebagai akses yang menghubungkan Madura dan Surabaya serta Pulau Jawa, belum memberikan kontribusi signifikan. Dicontohkan Farid, kondisi warga Bangkalan yang bersentuhan langsung dengan jembatan Suramadu. Menurut Farid, tak ada perkembangan signifikan pada infrastruktur dan masyarakat Bangkalan.

“Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) tidak cerdas. Kenapa saya bilang begitu? Kita lihat. Apa kerjaan BPWS sampai hari ini. Coba perhatikan. Kita sekarang berdiri tak jauh dari Jembatan Suramadu. Lalu apa perubahan yang dirasakan masyarakat, tidak ada kan,” ujar Anggota DPR RI asal Bangkalan saat berada di Bangkalan, Minggu (28/6) di sela kunjungannya di Bangkalan.

Dibandingkan dengan badan pelaksana sejenis di tempat lain, menurut Farid, justru kinerja badan pelaksana lainnya menghasilkan pembangunan. “Jadi, enggak ada alasan buat BPWS,” ujar politisi Partai Hanura tersebut.

Persoalan ini juga menjadi perhatian anggota Komisi V DPR RI yang juga berkunjungi ke BPWS, akhir pekan kemarin.  Menurut Sigit Susiantomo, salah satu anggota Komisi V dari dapil Surabaya-Sidoarjo, BPWS harus bekerja lebih cepat, terutama memenuhi harapan masyarakat Madura. “BPWS harus segera menjalankan program yang berkenaan dengan stimulasi peningkatan ekonomi kerakyatan,” ujar Sigit.

Terkait dengan desakan wacana pembubaran BPWS, Sigit mengaku belum melihat ke arah sana. “Perlu ada penguatan, bukan pembubaran,” ujar Sigit. Terkait ini, kata Sigit, eksistensi BPWS diperlukan untuk mendorong pembangunan fisik dan perekonomian Madura. Untuk itu, pihaknya meminta seluruh stakeholder di Madura, BPWS, Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah pusat bisa bersinergi dengan baik. “Bukan mengedepankan ego sektoral,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksan Tugas (Plt) Kepala BPWS Herman Hidayat yang mendampingi kunker anggota Komisi V DPR RI tersebut menegaskan, terkait ada suara sumbang tentang BPWS. “Yang penting BPWS kerja dan bisa terlihat hasilnya. Yang bersuara minor itu hanya dua kemungkinan, karena belum tahu atau karena punya kepentingan,” pungkasnya.(zis)

Related Search