ABDI NEGARA: PNS di lingkungan Pemkab Pamekasan tak luput dari pemeriksaan legalitas ijazah. (KM/Dok)

Bupati Achmad Syafii Bakal Periksa Ijazah PNS

563 views

KORANKABAR (PAMEKASAN)-Tersebarnya Surat Edaran (SE) Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), terkait beredarnya ijazah palsu di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) cukup membuat Pemkab khawatir.

Buktinya Bupati Pamekasan, Achmad Syafii bakal melakukan pemeriksaan seluruh ijazah milik abdi Negara di wilayahnya.

Hal itu akan dilakukan demi menjalankan perintah dari pusat mengenai kekhawatiran beredarnya ijazah palsu dikalangan PNS masing-masing daerah.

Meski demikian, bisa dipastikan untuk wilayah Pamekasan selama ini belum ada temuan maupun gejala yang mengarah terhadap keberadaan ijazah palsu yang dimiliki para PNS, maupun yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga.

”Kalau memang perintah dari pemerintah pusat, nanti akan kita lakukan. Sementara ini, kami tidak melihat ada gejala-gejala (ijazah palsu) itu. Yang jelas, sejak awal dari proses pendaftaran para abdi negara di kepemimpinan saya, kami sudah melakukan proses perekrutan secara maksimal,” ujar Achmad Syafii, Kamis (4/6).

Mantan anggota DPR RI ini menegaskan ditemukannya sejumlah ijazah palsu di berbagai wilayah di Indonesia, justru menjadi peringatan bagi semua pihak. Baik perorangan maupun lembaga pendidikan.

Menurutnya dari adanya peringatan tersebut maka akan menjadi sebuah kekahwatiran jika melangkah pada hal-hal yang negatif seperti pembuatan ijazah palsu.

”Justru beredarnya informasi mengenai ijazah palsu ini akan menjadi pelajaran buat masyarakat baik yang berada di wilayah maupun di pusat. Terutama kepada lembaga-lembaga di Pamekasan, untuk berhati-hati mengeluarkan ijazah tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pamekasan, Alwi Bieq mengatakan, hingga saat ini surat resmi atau legalitas formal yang menjadi acuan pemerintah daerah untuk memberantas ijazah palsu dariKemenpan-RB belum turun. Sehingga belum bisa bergerak secara maksimal untuk melakukan pemberantasan ijazah palsu tersebut.

”Kami bergerak atas dasar asas legalitas formal. Informasi yang disampaikan Kemenpan-RB itu kan baru sebatas informasi. Surat resminya belum kita terima. Jadi bila surat resmi pemberantasan ijazah palsu itu turun, Pemerintah akan lebih mudah untuk bergerak melakukan pengecekan terhadap ijazah para PNS,” tuturnya.

Sebab lanjut Alwi Pemda sudah memiliki petunjuk dan tata cara pemberantasan ijazah palsu dari adanya surat resmi Kemenpan-RB. Menurutnya, pemkab sangat mendukung apa yang menjadi langkah Kemenpan-RB tersebut. Dia menegaskan meski Pemerintah telah mendukung dan menyambut baik pemberantasan ijazah palsu tersebut, tidak boleh dilakukan secara gegabah.

”Apalagi hal itu menyangkut persoalan privasi seseorang. Sehingga, untuk sementara ini pemkab belum berani mengambil sikap.Jadi kami masih menunggu legalitas formal itu dan pasti kami siapkan dan pasti kami akan melangkah,” terang Alwi. (ito/h4d)

Related Search