JELANG PEMILUKADA: Komisi I DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath bersama dengan KPU saat melakukan diskusi beberapa waktu lalu. (KM/Dok)

Calon Independen Kosong, KPU Bimbang Anggaran

567 views

KORANKABAR (SUMENEP)-Tidak adanya pendaftar dari jalur independen untuk pemilukada 2015 ini, membuat anggaran untuk perseorangan yang ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan terpakai. Sehingga pihak masih belum memutuskan anggaran tersebut akan digunakan untuk apa atau dikembalikan ke kas daerah (kasda).

Menurut ketua KPU Sumenep, A Warits pihaknya memang sudah mengalokasikan anggaran dana untuk calon bupati dan calon wakil calon bupati (cabup-cawabup). Anggaran tersebut untuk 5 calon perorangan dengan total anggaran berkisar Rp320 juta.

“Untuk pengalokasian anggaran calon perorangan, kita memang sudah menganggarkan dan anggaran tersebut sebenarnya mayoritas untuk verifikasi faktual. Kita anggarkan untuk 5 calon dikalikan jumlah minimal dukungan sebanyak 72 ribu lebih,” ujarnya pada Kabar Madura.

Sementara ketika tidak ada pendaftar dari jalur independen, anggaran tersebut tidak akan terpakai. Soal apakah anggaran tersebut akan dipakai dengan mengalihkan untuk kegiatan lain atau dikembalikan ke kasda, sejauh ini masih belum ada keputusan.

“Soal nanti mau dipakai untuk kegiatan lain atau dikembalikan ke kasda, kita masih belum ada koordinasi. Tapi kemungkinannya, kalau melihat MoU atau NPHD, ada diktum yang memperbolehkan untuk mengubah penggunaan anggaran asalkan disepakati. Sementara sejauh ini kita belum bisa memutuskan apakah dana itu dikembalikan ke kasda atau dipakai untuk kegiatan lain,” pungkasnya.

Sementara itu ketua komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath menegaskan jika setiap nomenklatur pada prinsipnya tidak diperkenankan untuk melakukan pengalihan penggunaan anggaran atau relokasi anggaran, tanpa konfirmasi dengan pembahas anggaran, dalam hal ini adalah DPRD.

“Apalagi KPU, karena bukan pengguna anggaran. Kalau memang calon independen tidak ada, lalu KPU mau melakukan relokasi anggaran dengan memindah penggunaan dalam nomenklatur yang berbeda, maka jelas KPU melakukan tindakan yang tidak prosedural. Makanya, anggaran itu harus kembali ke kasda,” tukasnya.

Jika dana itu harus digunakan untuk kegiatan lain, dikatakan politisi PDI-P ini, KPU bersama Bagesbangpol Linmas harus mendiskusikan dengan DPRD dan bersurat ke pimpinan DPRD, lalu pimpinan DPRD medisposisikan ke komisi pembahas yang dalam hal ini adalah komsi I.

“Baru setelah itu disepakati dan ketika disepakati, baru bisa digunakan. Tapi sebelum itu kita butuh rasionalisasi, bahwa anggaran itu akan dialihkan untuk kegiatan apa,” ungkapnya. (ong/h4d)

Related Search