RUSAK: Untuk menjalankan pendataan RTLH dibutuhkan dana mencapai Rp400 juta.

Dana Pendataan RTLH Pancing Kritik

31 views

KORANKABAT.COM (PAMEKASAN)-Program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) menjadi sorotan. Pemicunya, untuk melakukan pendataan saja, pemerintah mengalokasikan dana hingga Rp 400 juta.
Aktivis Mahasiswa Faizurrahman menyentil, anggaran pendataan RTLH itu sangat besar. Bahkan, jauh lebih besar daripada bantuan yang diberikan kepada masing-masing penerima.

Dijelaskan, penerima bantuan tersebut hanya mendapat dana Rp15 juta. Padahal, kebutuhan untuk membangun rumah sangat tinggi. Bantuan tersebut diyakini hanya cukup untuk membeli bahan saja.
Sementara untuk biaya tukang dan biaya dapur tidak ter-cover. Seharusnya pemerintah memaksimalkan bantuan dibanding pendataan. Apalagi, data kemiskinan sudah ada. Pemerintah tinggal kroscek ke lapangan.

Faiz sapaan akrapnya mengatakan, selain data kemiskinan, pemerintah juga memiliki data permohonan dari masyarakat. Seharusnya usulan itu menjadi pijakan dalam menentukan penerima. ”Eman, uang Rp400 juta itu bisa untuk 26 penerima,” katanya Minggu (2/4).
Dia berharap pemerintah lebih memaksimalkan program bantuan itu. Anggaran pendataan harus dipangkas. Kemudian, dialokasikan untuk penambahan penerima bantuan.

Diterangkan, pendataan bisa memaksimalkan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) atau usulan dari masyarakat. Dua data itu dikombinasikan, kemudian dikroscek ke lapangan untuk memastikan apakah benar-benar layak menerima atau tidak.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pamekasan Muharram mengatakan, anggaran pendataan RTLH yang mencapai Rp400 juta itu adalah pagu awal. Tidak menutup kemungkinan, setelah di lelang angkanya dibawah nominal itu.

Menurut Muharram, program RTLH yang dananya dialokasikan melalui DAK itu memiliki mekanisme dan petunjuk teknis (juknis) tersendiri. Pengaturannya langsung dari pemerintah pusat. Sementara pemkab hanya menjalankan sesuai juknis.
”Sebentar lagi akan dilelang. Pendataan penerima RTLH itu memang harus melalui konsultan perencana,” katanya.
Muharram mengatakan, pendataan tersebut untuk dijadikan pijakan penerima bantuan RTLH tahun depan. Pasca lelang, pendataan itu akan dilakukan karena butuh proses cukup lama. (rus/h4d)

Related Search