MEMANAS:Rapat pimpinan dewan dan fraksi saat menggelar pembahasan terkait LKPj Bupati Sampang A Fannan Hasib. (KM/MOH. KHOIRUL UMAM)

Dewan Belum Bahas LKPj Bupati

1080 views

KORANKABAR (SAMPANG)-Belum dibahasnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sampang sudah satu bulan lebih mengendap di meja dewan. Hal itu membuat anggota dewan harus menguras keringat untuk menyelamatkan pembahasan itu. Karena saat ini santer kabar jika LKPj akan lolos dari evaluasi alias dewan tidak bisa memberikan rekomendasi dalam LKPj karena sudah melewati 30 hari.

Pantauan Kabar Madura, dari unsur pimpinan dewan dan pimpinan fraksi menggelar rapat di Komisi Besar, Kamis (23/4). Mereka membedah soal Peraturan pemerintah (PP) Nomor 3 tahun 2007 pasal 23 dari ayat 1-6, tentang laporan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD.

Dalam keputusan rapat itu, anggota dewan memutuskan untuk konsultasi kepada Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Karena dalam pasal itu dinilai multi tafsir, yakni tentang batas waktu 30 hari pembahasan LKPj.

Sebelumnya, pada pembahasan di rapat itu mengundang pro dan kontra di tubuh dewan. Bahkan pada rapat itu suasanya sempat menanas. Namun baru reda setelah persoalan itu diputuskan untuk dikonsultasikan ke Buiro Hukum Provinsi.

Yakni versi dewan sebagian mengatakan, jika LKPj dibahas maksimal 30 hari setelah diterima DPRD, sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah (PP) Nomor 3 tahun 2007 pasal 23 ayat 6. Sementara untuk dewan lainnya, menyatakan jika dalam PP itu, pada ayat 1 pembahasan terhitung setelah adanya penyampaian LKpj oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD.

”LKPj kemungkinan bisa dibahas, karena sesuai PP Nomor 3 tahun 2007 pasal 23 ayat 1 LKPj disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD. Sehingg ketika memgacu kepada aturan itu, dewan masih berhak membahas dan mengevaluasi LKpj ini, karena sampai saat ini bupati masih belum menyampaikan terkait LKPj itu,” ucap Sohebus Sulton anggota DPRD dari Fraksi Gerindra. (sam/h4d)

Related Search