PERTEGAS:Komisi II meminta kepada Disperindahtam status pengelolaan gudang komoditas akhir tahun 2017 harus sudah jelas.KM/DOK

Dewan Deadline Disperindagtam Pembangunan Gudang Komoditas 6 Tahun Dibiarkan

 

KORANKABAR.COM(SAMPANG)-Terbengkalainya gudang komoditas di Kecamatan Omben, Sokobanah dan Banyuates, membuat Komisi II Dewan Perwakian Rakyat Daerah (DPRD) Sampang memberi  deadline kepada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan (Disperindagtam) setempat. Komisi yang membidangi perekonomian menekankan status pengelolaan gudang komoditas akhir tahun 2017 sudah ada kepastian.

”Tahun 2017 status pengelolaan gudang komoditas harus jelas,” ujar Ketua Komisi II DPRD Sampang Mohammad Nasir (17/11).

Dipaparkan Nasir, pihaknya tidak ingin status gudang komoditas terus digantung. Disperindagtam punya peran penting dalam memperjuangkan pengelolaan gudang tersebut.

Pria yang akrab disapa Abah Nasir ini menambahan, apabila tahun 2017 Disperindagtam tidak mampu memperjelas pengelolaan gudang komoditas. Maka  pihaknya yang akan memperjuangkan langsung kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI.

”Kalau tetap tidak ada kepastian, kami yang akan memperjuangkan dan mempertanyakan langsung kepada pemerintah pusat,” tambahnya.

Dijelaskan abah Nasir, pembiaran gudang komoditas patut ditelusuri penyebabnya. Ia menilai ada yang janggal ketika sudah 6 tahun gudang komoditas tak kunjung diserahkan ke daerah.

”Kalau sudah 6 tahun dibiarkan tentu hal ini patut dipertanyakan, entah apakah sengaja atau ada unsur lain, namun yang jelas penekanan kami kepada status pengelolaan gudang harus dipertegas,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Abah Nasir, minimalnya gudang komoditas dikelola daerah. Sehingga hal itu akan menjadi salah satu penyumbang PAD.

”Jika Disperindagtam serius, tentu  gudang komoditas ini tidak akan dibiarkan seperti ini, ini sangat memperihatinkan ketia terus dibiarkan, ini potensi PAD,” ulasnya.

Sementara itu, Kepala Disperindagtam Sampang Misdi menyatakan, pihaknya mengklaim sudah berupaya agar gudang komoditas sudah bisa dikekola daerah. Namun kenyataanya pemerintah pusat tetap tidak ada penjelasan terkait status pengelolaan gudang komoditas ini.

”Kami masih mencari koperasi yang profesional bisa mengelola gudang, kami juga tidak tahu juga kenapa belum ada penyerahan dari pusat, namun yang jelas kami akan tetap memperjuangkan, akhir tahun ini kami berencana menanyakan kembali kepada Kemendag,” tukasnya.(mam)

 

 

 

Related Search