KM/FATHOR RAHMAN BERPOLEMIK: Akibat polemik yang sempa muncul di internal Komisi II, anggota fraksi PPP terancam dikeluarkan dari fraksinya.

Dicurigai Berkhianat, Anggota Fraksi PPP Bakal Didepak

KORAN KABAR (SUMENEP)-Adanya pendongkelan jabatan ketua Komisi II DPRD dengan dilakukannya pemilihan ketua baru oleh anggota komisi II beberapa waktu lalu, ditengarai akibat salah satu anggota fraksi PPP membelot dari koalisi yang sebelumnya dibangun. Satu di antara dua anggota fraksi PPP yang ada di komisi II ikut memilih ketua komisi II baru.

Ketua Fraksi PPP Moh Subaidi mengatakan, pada dasarnya koalisi dibangun partai. Sehingga fraksi hanya menindaklanjuti apa yang sudah dibangun partai. Di dalam nota kesepakatan partai-partai yang berkoalisi sudah dijelaskan, bahwa bagi kader atau anggota fraksi yang membelot terhadap keputusan partai, pasti akan ditindak tegas.

“Jika memang ada anggota fraksi kami yang membelot dengan adanya persoalan di komisi II hingga adanya penggantian pimpinan komisi, kami sudah melakukan rapat formal di fraksi beberapa hari yang lalu, sudah ada poin-poin untuk disampaikan kepada DPD PPP. Makanya keputusan akhir ada di DPD PPP sanksinya,” katanya pada Kabar Madura.

Jika nanti anggota fraksi yang dicurigai membelot itu dan keluar dari kesepakatan koalisi, dipastikan akan ada tindakan tegas. Sementara yang diduga membelot tersebut berasal dari partai PBB yang bergabung ke fraksi PPP, sehingga bisa dimungkinkan koalisi antara PPP dengan PBB terancam pecah.

“Kalau koalisi pecah atau tidaknya, saya tidak bisa memberikan penjelasan secara pasti. Hanya saja kami di fraksi merangkum persoalan yang terjadi di komisi II, jadi bisa jelas siapa yang membelot dan tidak mendukung dengan koalisi dan itu kita sampaikan ke partai,” tukasnya.

Pasalnya, sanksi sudah ada di nota kesepakatan jika ada ada anggota fraksi yang membelot. Hanya saja, Subaidi enggan untuk membeberkan sanksi yang akan diberikan kepada anggota fraksinya yang berasal dari partai lain jika terbukti membelot.

“Jika ada anggota fraksi yang keluar dari nota kesepakatan koalisi, pasti sanksinya sudah ada. Kalau persoalan dikeluarkan dari fraksi PPP, itu nanti urusannya partai. Sepengetahuan kami, jika yang membelot itu adalah kader, pasti di-recall. Tapi kalau dari partai lain yang bergabung ke fraksi PPP saya tidak punya kewenangan untuk menyampaikan sanksinya, itu wilayahnya partai,” paparnya. (ong/zis)

Related Search