KM/IST. MENGGANGGU: Penutupan Jalan Asmara Ring Road Bangkalan dianggap mengganggu kepentingan umum.

Dikeluhkan, Warga Desak Pembukaaan Ring Road

332 views

KORANKABAR.COM (BANGKALAN)– Sejumlah warga mulai bersuara minor seiring dengan aksi penutupan jalur kembar di Jalan Asmara Ringroad Barat, Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Selasa (23/6) mulai memantik reaksi minor dari warga setempat.

Salah seorang penghuni Perum Soka Park menyebutkan, kendati penutupan hanya dilakukan di satu jalur saja namun serakan pedel sangat menggangu. Pedel adalah bahan tambang mineral non logam dan bebatuan. Warga setempat menyebutnya dengan istilah pedel.

“Apalagi ini kan musim kemarau. Debu pedel berterbangan ketika diterpa angin. Itu kan masalah pribadi kenapa warga yang menjadi korban,” ungkap salah seorang warga.

Sikap yang sama ditunjukkan Dinul Huda. Ia menyebut, penutupan jalur kembar itu sebagai tindakan tidak berprikemanusiaan. “Itu kan jalan untuk kepentingan umum. Kami mengutuk keras. Masak banyak debu dan batu berserakan,” sebut Dinul Huda, pimpinan sebuah lembaga swaday masyarakat.

Ia mendesak pihak aparat hukum bertindak cepat dan tegas terhadap pelaku penutupan jalan yang sudah berlangsung selama satu minggu itu.

Jika dalam beberapa hari ke depan, ditegaskan Dinul Huda, pihaknya akan turun ke jalan untuk melakukan aksi jika aparat keamanan belum juga mengambil langkah tegas.

“Jalur itu juga menjadi salah satu akses para peziarah yang hendak menuju Makam Bujuk Sara dan Makam Mbah Cholil (Syaicona Cholil),” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Polres Bangkalan Kompol Yanuar Herlambang menyatakan, siapapun yang menganggu fasilitas umum akan dikenakan sanksi.

“Kami akan tindaklanjuti dan berkoordinasi dengan Satuan Reskrim dan Satuan Intel. Kami ingin tahu kenapa dan sampai kapan penutupan? Pastinya itu menggangu,” singkatnya.

Seperti diketahui, penutupan jalur kembar di Jalan Asmara Ringroad Barat itu dilakukan pengusaha properti M Yasin Masrsely, warga Desa/Kecamatan Socah pada Selasa (23/6/2015).

Itu dilakukan karena uang konsinyasi sebesar Rp 2 miliar lebih atas tanah miliknya belum juga ditransfer Pemkab Bangkalan ke rekening Pengadilan Negeri setempat.

Tidak hanya menutup dengan pedel, ia juga memasang beberapa spanduk di antaranya bertuliskan, “Kalau bayar tanah rakyat sulit kalau dikorup kok gampang”, “Ini akibat ketidakbecusan Pemkab Bangkalan”, “Gantung Bupati Bangkalan”, dan “Pengadilan jangan dibuat alat untuk merampas hak rakyat”.(med/zis)

Related Search