Masih Sepi: Selama 2 bulan penerbangan Perintis beroperasi, tingkat okupansi masih tergolong rendah.KM/Fathor Rahman

Dishub Bantah Kondisi Lapter Kangean

256 views

KORANKABAR.COM (SUMENEP)-Tudingan lapangan terbang (lapter) Kangean tidak layak dari beberapa sisi, diantaranya lokasi yang terjal, persoalan kepemilikan lahan dan akses jalan menuju lapter tidak memadai serta tudingan lainnya dibantah oleh pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep. Karena setiap lapter baru memang harus ada rekomendasi dari Menteri Perhubungan.

Dijelaskan oleh Kepala Dishub Sumenep, Moh Fadillah, selain harus ada rekomendasi dari Menteri Perhubungan, di sisi lain, untuk Lapter baru harus ada izin operasi dari Menteri Perhubungan, harus ada kelayakan teknis untuk operasional penerbangan yang juga dari Menteri Perhubungan.

Bahkan untuk pembebasan lahan, diklaim sudah dilakukan pembebasan dan lahan sudah memang sudah dipersiapkan. Lahan yang sudah dipersiapkan sekitar 18 hektare, sementara untuk kebutuhan sisi udara, lahan akan digunakan sekitar 1.100 meter x 25 meter.

“Sementara untuk lokasinya adalah di Desa Paseraman, karena lokasi di Paseraman adalah lokasi terbaik dari empat titik lokasi yang telah dilakukan survei,” ujarnya pada Kabar Madura.

Selain itu juga, lahan yang ada di Paseraman tersebut merupakan hasil Feasibility Study (FS). Bahkan FS tersebut pada tanggal 19 Mei beberapa waktu lalu sudah dipresentasikan di Direktorat Bandar Udara Kemetrian Perhubungan.

“Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa lokasi Lapter itu kurang tepat, padahal lokasi itu sudah berdasarkan FS. Maka dari itu, lokasi itu merupakan titik terbaik dari beberapa titik yang sempat dilakukan survei. Karena sudah diawali dengan studi kelayakan dan kita tidak sembarangan menentukan lokasi,” paparnya.

Bahkan diklaim, jika sudah sudah melalui FS, berarti kelayakannya sudah menyeluruh, baik Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) maupun gangguan dari bukit atau tebing. “Jadi sudah tidak ada persoalan dari kelayakan,” katanya.

Sedangkan untuk pembebesan lahan sudah dilakukan secara keseluhan, “saat ini tinggal tahapan proses administrasi pertanahan yang kaitannya dengan pembayaran ganti rugi lahan. Jadi, untuk berbagai adminsitrasi dan persyaratan yang terus berjalan, untuk proses pembangunannya dimungkinkan tahun depan,” tambahnya. (ong/h4d)

Related Search