Dispendakola Disebut Bohongi Publik

55 views

KORANKABAR.COM(SAMPANG) – Program verifikasi dan validasi kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnaketrans) Sampang yang selama ini dikabarkan sudah terelesasi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dispendaloka) ternyata itu tidak benar.

Pihak Dinsosnaketrans mengaku jika sampai saat ini pihaknya belum pernah mengajukan pencairan atas program verifikasi dan validasi JKN itu.

“Program verifikasi dan validasi JKN masih belum terialisasi, anggarannya masih utuh,” ujar Kabid Sosial Syamsul Hidayat mewakili Kepala Dinsosnaketras, Selasa (27/9).

Dijelaskan pria yang akrab disapa Dayat itu, pelaksanaan program verifikasi dan validasi JKN direncanakan setelah perubahan anggaran kegiatan (PAK).Selain itu, Dayat mengaku tidak mengetahui ketika dari Dispendaloka menyebutkan sebagian program verifikasi dan validasi sudah berjalan.

“Anggarannya masih utuh yakni Rp456 juta, dan kami belum mencairkan sama sekali,” ulasnya.

Sebelumnya, hasil pembahasan di  badan anggaran (banggar) bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) tidak menyetujui pemangkasan itu karena program verifikasi JKN sebagian sudah terealisasi.

“Program verifikasi JKN tetap dilanjutkan,” ujar Kabid Akuntansi dan Pelaporan Hurun mewakili Kepala Dispendaloka Suhartini Kaptiati.

Menurut Hurun, gagalnya pemangkasan terhadap program verifikasi JKN karena sebagian kegiatan sudah berjalan. Secara otomatis anggaran yang tersedia sudah terpakai.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sampang Fauzan Adima akan mengkoordinasikan kembali dengan tim banggar. Menurutnya, pernyataan dari Dispendaloka tentang program verifikasi dan validasi JKN yang sudah terialisasi bisa masuk kategori pembohongan publik. Untuk itu, pihaknya akan meminta penjelasan Dispendaloka.

”Entah kami belum mengetahui pasti alasan tentang pernyataan dari Dispendaloka yang  tidak sesuai dengan keterangan Dinsosnaketrans, persoalan ini tidak bisa dibiarkan, ini pembohongan publik, seharusnya Dispendaloka bisa dijadikan sumber terpercaya,” paparnya.

Politisi bergelar doktor itu menambahakan, alasan  program verifikasi JKN yang sudah teralisasi itu bisa mengarah untuk menghindari dari pemangkasan anggaran. Apalagi beberapa hari ini program tersebut menjadi sorotan untuk dipangkas.

“Memang ada yang janggal dalam pelaporan tentang program verifikasi JKN, jika memang belum tergarap, bisa saja program ini akan dipangkas,” tukasnya.(mam/waw)

 

Related Search