KM/IST. BERSUKA CITA: Para nelayan yang menggunakan pukat setidaknya yang berada di Jawa Timur termasuk di Bangkalan, menikmati penundaan sementara pemberlakuan Peraturan Menteri Anti Pukat hingga September2015.

DKP Tak Berani Larang Pakai Pukat

297 views

KORANKABAR.COM (BANGKALAN)-Ditundanya pemberlakuan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawl) dan Pukat Tarik (seine nets), membuat nelayan yang menggunakan alat tangkap bisa sedikit bersuka cita.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bangkalan bahkan tidak berani melarang para nelayan Bangkalan khususnya dan Jawa Timur umumnya, beroperasi di perairan laut di sekitar Jatim dengan menggunakan alat tangkap ikan yang bisa merusak lingkungan tersebut.

Kepala DKP Bangkalan, Hadari mengatakan, pemberlakuan peraturan tersebut ditunda hingga September 2015, khususnya bagi nelayan Bangkalan dan Jawa Timur umumnya. Artinya nelayan masih bisa menggunakan alat tangkap yang dilarang dalam permen itu.

Penundaan itu dilakukan setelah Gubernur Jatim mengirim surat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. “Untuk Jawa Timur pemberlakuan Permen itu ditunda sampai bulan September tahun 2015, karena pak Gubernur Jatim telah berkirim surat ke bu Menteri, ” kata Hadari.

Dijelaskan Hadari, dengan adanya penundaan pemberlakukan peraturan menteri tersebut, pihaknya tidak berani melarang nelayan untuk tidak menggunakan alat tangkap seperti yang dilarang dalam Permen tersebut. “Selama pemberlakuan permen itu ditunda, kami tidak berani melarang mereka, karena Pak Gubernur juga bermohon agar Permen Nomor 2 itu ditinjau ulang,” lanjut Hadari.

Hadari menjelaskan, setelah adanya kebijakan dari Gubernur Jatim itu, memang dirinya pernah menerima telepon dari TNI AL dan Polairud yang tengah melakukan operasi dan menangkap nelayan. “Ya saya tanya nelayan mana yang ditangkap, kalau nelayan Jatim dilepas saja, karena ada kebijkan dari Pak Gubernur Jatim untuk penundaan pemberlakuan Permen itu, tapi kalau yang ditangkap nelayan dari Kalimantan atau daerah lain di Jatim, saya bilang ya teruskan saja diproses secara hukum,” kata Hadari.

Karena itu, kata Hadari, dengan adanya pengalaman itu, saat ini pihaknya berhati-hati dalam menyikapi permen itu sambil menunggu koordinasi dari pemerintah Jawa Timur. “Ya jelas untuk saat ini nelayan masih bisa memakai alat yang dilarang dalam permen itu dan untuk tidak memakai alat yang dilarang itu nelayan masih harus ada proses adaptasi, sambil menunggu surat permohonan peninjauan ulang pak Gubernur atas Permen itu,” pungkas Hadari. (med/zis)

 

Related Search

    Tags: