Imam Ma’ruf, Anggota Komisi C DPRD Jatim.KM/Aditya Eka

DPRD Desak Pemprov Data Aset BUMD Agar Kasus PT PWU Tidak Terulang

KORANKABAR.COM(SURABAYA)–Guna menghindari kasus hukum terkait penjualan asset Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikuasakan pengelolaanya kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terulang kembali.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim Imam Makruf mengatakan, pihaknya tidak menginginkan kasus,seperti yang terjadi di PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim terulang kembali.

Dia menuturkan, Komisi C mendesak kepada Pemprov Jatim untuk menertibkan pendataan jumlah aset milik Pemprov Jatim.

”Ada ratusan aset milik Pemprov Jatim yang harus didata dan segera disertifikasi. Kami minta supaya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Jatim betul – betul memperhatikan,” kata dia di DPRD Jatim, Selasa (15/11).

Dia menjelaskan, ini sebagai upaya antisipasi penjualan aset seperti di PWU Jatim yang akhirnya berbuntut panjang tidak terulang kembali. “Lebih jauh kami memberi waktu hingga akhir tahun 2016 proses pendataan dan sertifikasi aset milik Pemprov Jatim bisa terselesaikan,” ujar politisi asal Partai Gerindra ini.

Selain itu, kata Imam kalau niat dan punya kemauan tentunya akhir tahun ini sudah selesai. Pihaknya ingin ada tertib administrasi aset-aset milik Pemprov Jatim. “Jangan sampai dijual seenaknya. Jika ada penjualan atau pembelian aset harus ada persetujuan dari DPRD,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar mengatakan, lambanya penertiban saat Pemprov tersebut dikarenankan dana yang dimiliki BKAD Jatim terbatas.

”Mereka saat ini saya yakin sudah melakukanya. Namun keterbatasan dana yang membuat BKAD sulit cepat mendatanya, mengingat asset nya tersebar di seluruh Jatim,” ujar politisi asal Partai Demokrat ini. (dit/h4d)

Related Search