HARAP BERSABAR: Sejauh ini upaya BPWS memajukan wilayah kaki Jembatan Suramadu memang belum menunjukkan hasil yang signifikan. Tapi membubarkan badan itu, juga bukan suatu hal yang bijak.

Ekonomi Madura Stagnan

1571 views

PAMEKASAN-Pada 2009 silam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkesempatan meresmikan Jembatan Suramadu. Jembatan megah sepanjang 5.438 meter itu menjadi penghubung langsung antara Pulau Madura dan Pulau Jawa.

Merupakan jembatan terpanjang di Indonesia, Suramadu diharapkan memberi dampak positif terhadap perkembangan ekonomi dan sosial, untuk Madura. Akses langsung yang mampu memangkas waktu tempuh, diyakini akan meningkatkan perkembangan pembangunan di Madura.

Bersamaan dengan itu, melalui Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2008, pemerintah membentuk Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Badan ini diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam merealisasikan program percepatan pembangunan Madura.

Kini setelah enam tahun berlalu, program percepatan pembangunan Madura dipandang belum memberikan perkembangan signifikan. Empat kabupaten yang ada bahkan dinilai tidak mengalami kemajuan berarti. Status daerah tertinggal, masih menghiasi Madura. Pembangunan ekonomi dan sosial, berjalan lamban dengan bukti tidak terealisasinya sederet proyek nasional.

Tak heran jika dalam kunjungannya ke Madura, Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI Ahmad Nawardi menyatakan pembangunan ekonomi di Madura masih stagnan. Di sisi lain, wakil rakyat asli Sampang ini lantas mempertanyakan peran BPWS.

Dia mengatakan, seharusnya keberadaan BPWS bisa membangun ekonomi yang cukup signifikan di daerah Madura. Sebab BPWS bertugas hanya untuk mengembangkan serta meningkatkan ekonomi di Madura. Namun realitas di lapangan sampai saat ini belum nampak.

”Jadi jika melihat pembangunan di daerah Madura ini cukup stagnan. Bahkan perekonomiannya pun tidak berkembang. Sebenarnya hal ini merupakan tugas dari BPWS yang memang dibentuk khusus untuk meningkatkan perekonomian masing-masing daerah di Madura,” ujarnya, Rabu (4/3).

Padahal, anggaran dana yang dikucurkan dari pemerintah pusat sangat besar. Ahmad menuturkan pada tahun 2014 lalu, dana miliaran rupiah milik BPWS terpaksa dikembalikan ke kas negara karena tidak terserap.

Dari catatan Kabar Madura, pemerintah memang mengucurkan dana mencapai Rp2 triliun kepada BPWS untuk merealisasikan program percepatan pembangunan Madura.

”Sebenarnya dulu wilayah Suramadu akan dijadikan pusat ekonomi khusus. Perencanaannya sudah bagus, tapi realisasinya nihil. Sehingga cukup berdampak terhadap perkembangan ekonomi di daerah Madura ini. Karena terkadang apa yang sudah direncanakan dengan baik tidak direalisasikan dengan baik pula,” paparnya.

Senada dengan Ahmad Nawardi, Institution of Social Economy and Democracy (ISED) Bangkalan belum lama ini mendesak pemerintah untuk membubarkan BPWS. Sebab, selama ini program BPWS dinilai gagal dan terkesan tumpang tindih dengan program pemerintah daerah.

Direktur ISED Bangkalan Mahalli Wasit menegaskan, selama ini keberadaan BPWS belum mampu mendorong kemajuan Madura. Padahal, pembentukan BPWS itu merupakan upaya pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat Madura. “BPWS gagal menjalankan amanat dari pemerintah,” tegas Mahalli.

Mahalli menambahkan, selama ini kucurkan dana dari pemerintah untuk BPWS dalam melaksanakan program kerja untuk percepatan pertumbuhan ekonomi Madura cukup besar.

“Apa kerja BPWS selama ini, programnya tidak jelas, malah tumpang tindih dengan pemerintah daerah, Dengan semangat desentralisasi dan Otonomi Daerah (Otoda), Pemerintah harus mengambil alih peran dan fungsi BPWS,” pungkasnya. (ito/h4d)

 

Related Search