GANJAL PEMBANGUNAN: Bupati dan pimpinan dewan mangkir dari rapat paripurna. LKPj Bupati atas realisasi APBD 2014 gagal terlaksana. Realisasi program-program pembangunan berikutnya, bisa terhambat. (KM/SYAMSUL ARIFIN)

Eksekutif-Legislatif Sekongkol Gagalkan Paripurna

KORANKABAR (SAMPANG)-Aroma persekongkokolan antara eksekutif dan legislatif menyeruak kuat dari ruang rapat utama
gedung DPRD Sampang, Kamis (16/4).

Betapa tidak, Bupati A. Fannan Hasib dan empat pimpinan DPRD
Sampang mangkir dari rapat paripurna dewan yang digelar di ruang itu.

Rapat paripurna, yang dijadwalkan dimulai pukul 10.00 itu, beragendakan penyampaian nota penjelasan Bupati Sampang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati atas APBD Sampang Tahun Anggaran (TA) 2014.

Karena sampai pukul 12.00 bupati serta empat pimpinan dewan, yakni Imam Ubadillah (Ketua DPRD), Fauzan Adima (Wakil Ketua I), Ahmad Hakiki (Wakil Ketua II), dan H Abdussalam (Wakil Ketua III) tidak hadir tanpa alasan yang jelas, maka rapat paripurna itu gagal digelar.

Sejumlah kepala dinas, beserta tamu-tamu undangan lain yang terlanjur hadir dalam acara itu, terpaksa harus balik kanan alias pulang.

APBD Sampang TA 2014 pun belum dipertanggungjawabkan oleh bupati, di hadapan para wakil rakyat.

“Rapat paripurna dewan ini, terpaksa digagalkan. Karena sampai jam 12 siang, rapat belum dimulai, karena tidak ada satupun pimpinan DPRD yang menghadiri rapat, Bapak Bupati juga tidak hadir,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Sampang, Moh. Nasir.

Selain tidak dihadiri para pimpinan dewan dan bupati, selaku penyampai nota penjelasan, lanjut Nasir, rapat paripurna
tersebut juga tidak memenuhi kuorum karena dari total 44 anggota dewan, yang hadir hanya 20 orang.

Sebagaimana diketahui, persyaratan memenuhi kuorum adalah, minimal dua per tiga dari total anggta dewan, plus satu, harus menghadiri rapat.

“Rapat ini terpaksa digagalkan hingga batas waktu yang tidak ditentukan,” sambung Nasir.

Di bagian lain, Nasir menyatakan tidak tahu menanhu penyebab ketidakhadiran empat pimpinan DPRD Sampang itu.

“Kalau soal alasan ketidakhadiran par pimpinan dewan itu, saya juga belum tahu. Karena itu sifatnya personal, silahkan saja yang bersangkutan dikonfirmasi,” tukasnya.

Pelanggaran Peraturan Pemerintah 

Secara terpisah, anggota Komisi II DPRD Sampang, Samsul Arifin
berujar, gagalnya rapat paripurna tersebut merupakan salah satu bentuk kelalaian pihak ekskutif dan legislatif, sekaligus merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang LKPj Kepala Daerah kepada DPRD.

Ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (6) PP 3 Tahun tersebut, LKPj kepala daerah yang sudah masuk ke DPRD, harus diambil keputusan atau rekomendasi maksimal 30 hari.

Dan jika dalam waktu tersebut DPRD tidak memberikan rekomendasi, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk
penyempurnaan.

“Rapat paripurna tentang nota penjelasan LKPj itu adalah urusan wajib yang harus dilaksanakan, dan gagalnya rapat ini juga menjadi bagian kelalaian yang harus kita sikapi bersama, sebab jika rapat tersebut gagal digelar, maka akan berimbas kepada program yang lainya,” urainya kepada Kabar Madura.

Samsul menambahkan, draf LKPj Bupati sudah diterima pihak DPRD sejak 18 Maret lalu, namun karena 16 April kemarin LKPj itu gagal dibahas, maka dia mengaku pesimistis LKPj tersebut akan selesai dibahas dalam waktu dekat.

“Waktunya sudah sangat mepet, karena hanya tinggal dua hari. Dan jika ini gagal dibahas, maka persoalan ini juga menjadi tolok ukur gagalnya pemerintahan di Sampang,” tandasnya.

Sekkab No Comment
Dikonfirmasi secara terpisah, Sekretaris DPRD (Sekwan) Sampang
Sudarmanto mengaku, tidak mengetahui secara pasti penyebab absenya empat pimpinan DPRD dalam rapat paripurna itu.

“Sebagian ada yang sakit, dan ada yang keluar kota,” ungkapnya.

Dia juga menyatakan, belum dapat memastikan kapan akan digelar rapat paripurna ulang pengganti rapat paripurna yang gagal itu.

“Sementara rapat tersebut gagal digelar hingga batas waktu yang belum ditentukan,” putusnya.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sampang, Puthut
Budi Santoso enggan menanggapi gagalnya rapat paripurna tersebut.

Dia berdalih bahwa dirinya hanya sebatas diundang. “Saya no comment soal gagalnya rapat ini, karena saya sendiri kan hanya undangan,” sergahnya. (sam/yoe)

Related Search