Sidang paripurnaSIDANG: Sidang paripurna terkait penyampaian Pandangan Umum (PU) masing-masing fraksi dinilai belum maksimal.(KM/TOTOK ISWANTO)

Enam Fraksi Tidak Bacakan PU

1117 views

KORANKABAR (PAMEKASAN)-Hubungan harmonis antara pihak legislatif dan eksekutif dalam kegiatan penyampaian Pandangan Umum (PU) sidang paripurna mulai menimbulkan kecurigaan. Salah wakil rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mencurigai adanya hubungan spesial antara beberapa anggota DPRD dengan eksekutif.

Hal itu dibuktikan dengan kekompakan enam dari delapan fraksi tidak membacakan penyampaian PU dalam paripurna tersebut. Mereka hanya menyampaikan isi PU dalam bentuk softcopy yang diberikan langsung kepada pimpinan sidang.

Padahal isi kritikan dan saran dalam PU tersebut bersifat penting untuk diketahui oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebab dalam PU itu, berisi mengenai sejumlah persoalan maupun kekurangan dari adanya program yang harus dibenahi oleh masing-masing SKPD.

Berdasarkan data yang dihimpun Kabar Madura, Minggu (5/4), enam fraksi yang enggan memaparkan isi PU secara lisan yakni, fraksi Demokrat, Merah Putih, PAN Sejahtera, PKB, PPP, Nasdem. Sedangkan dua fraksi yakni, PBB dan Golkar menyampaikan isi PU sesuai dengan ketentuan dalam sidang paripurna mengenai kritikan sejumlah program pemerintah yang dinilai masih perlu ditingkatkan.

”Saya pribadi sangat kecewa meskipun partai saya termasuk fraksi yang juga tidak membacakan isi PU. Karena begini, PU itu sebetulnya memberikan arahan-arahan terhadap Pemkab, bagaimana nantinya Pemkab bisa berjalan dengan baik. Tapi ketika kemudian PU tidak dibacakan, dan hanya dua fraksi yang membacakan berarti paripurna ini hanya sebagai formalitas saja,” ujar anggota fraksi PKB, Munaji.

Pria yang juga duduk di Komisi I DPRD Pamekasan ini menuturkan, jika memang PU tersebut dibuat hanya untuk dikumpulkan, maka tidak perlu ada paripurna. Sebab bagaimanapun sidang paripurna membutuhkan biaya yang diambilkan dari uang rakyat.

Pihaknya sangat kecewa dan menyayangkan, ketika teman-teman anggota DPRD tidak membacakan PU tersebut ketika paripurna dilaksanakan.

”PU ini sangat penting untuk mengakomodir, dan menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam paripurna dan didengarkan langsung baik bupati maupun wakilnya yang dilengkapi dengan masing-masing SKPD. Kalau hanya disetorkan dalam bentuk subcopy-nya belum tentu dibaca bisa saja hanya ditumpuk,” katanya.

Disinggung soal, adanya kecurigaan hubungan spesial antara enam partai dengan pemerintah, Munaji mengungkapkan tidak akan asal nuduh. Namun kecurigaan memang perlu ada.

Sebab bagaimanapun ketika enam fraksi enggan membacakan PU di depan umum pada saat paripurna cukup memantik tanda tanya besar. Dia berharap kedepannya sidang paripurna bisa lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat secara umum.

”Saya berbicara persoalan ini karena sesuai dengan fakta yang terjadi. Kalau hanya dugaan-dugaan, kata pepatah kan menyebutkan, jika menuduh tidak boleh, kalau hanya curiga bisa saja. Mungkin kecurigaan saya, ada semacam hubungan internal antara enam fraksi dengan pemerintahan tersebut. Sekali lagi saya bukan menuduh tapi hanya kecurigaan saja,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan, Halili Yasin merespon keras terkait enam fraksi yang tidak membacakan PU pada saat sidang paripurna dilaksanakan.

Menurutnya penyampaian PU tidak menjadi persoalan dalam sidang paripurna meski tanpa dibaca. Sebab secara prosedur tidak ada aturan yang mengatur masing-masing fraksi wajib menyampaikan PU secara lisan di depan muka umum.

Selain itu, keterbatasan waktu juga menjadi alasan dasar tidak dibacakan PU masing-masing fraksi. Sehingga memang diperlukan adanya sistem baru dalam penyampaian PU fraksi pada saat paripurna.

Menurutnya, kedepan pihaknya akan berupaya untuk menyatukan penyampaian PU dari masing-masing fraksi. Sehingga penyampaian PU tersebut menjadi satu dan lebih menghemat waktu.

”Sebenarnya tidak masalah meski tidak dibaca, karena Bupati dan Wakilnya pasti membaca PU tersebut dan menyampaikan terhadap masing-masing SKPD-nya. Memang lebih bagus dibaca. Makanya kedepan kami akan memperbaiki sistem dalam penyampai PU ini. Kami memang sudah merencanakan untuk menyimpulkan seluruh PU dari masing-masing fraksi dan tidak mengurangi isi dari PU tersebut. Yang cukup hanya dibacakan oleh dua orang perwakilan saja,” responnya. (ito/h4d)

Related Search