Fasilitas Kurang Memadai, Puskesmas Arjasa Tertunda Naik Status

KOTA-Rencana pemerintah untuk mengubah status pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) Arjasa menjadi rumah sakit tipe C tampaknya tidak segera terwujud. Hal itu disebabkan karena beberapa fasilitas puskesmas tersebut belum memadai.

“Tidak bisa kita resmikan dalam tahun ini, karena ada beberapa persyaratan fasilitas belum kita miliki,” papar Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sumenep A Fatoni, Senin (9/3).

Fasilitas yang dimaksud adalah kekurangan ruang rawat inap, termasuk ketersediaan ruang UGD yang memadai. “Tapi tahun ini, pembangunan ruang rawat inap akan kita lanjutkan,” ujar Fatoni. Diperkirakan, bulan April pekerjaan itu sudah mulai dilakukan.

Terlebih dalam menata fasilitas untuk mengubah status itu tidak bisa dilakukan dalam satu tahun anggaran, tapi dilakukan dalam multi years. “Kalau dipaksakan dalam satu tahun anggaran, APBD kita tidak mencukupi,” ujar Fatoni. Apalagi pembangunan beberapa fasilitas, seperti ruang rawat inap, dipastikan hanya menggunakan dana APBD, bukan bantuan dari Pemprov maupun Pemerintah Pusat.

Sementara terkait keberadaan tenaga medis, baik dari dokter maupun perawat, sudah cukup mendukung perubahan status. “Kalau tenaga medisnya sudah oke. Tinggal fasilitasnya,” ungkap mantan Sekretaris Dinkes Sumenep itu.

Lebih jauh dia memaparkan, perubahan status dari puskesmas menjadi rumah sakit itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Apalagi, warga kepulauan memerlukan biaya tambahan dan harus rela meluangkan waktu untuk merasakan pelayanan kesehatan rumah sakit umum milik pemkab, sehingga keberadaan rumah sakit di kepulauan sendiri bisa menjawab kebutuhan masyarakat. “Kami ingin menghilangkan kesan bahwa pulau dianak-tirikan,” paparnya.

Sementara Sekretaris Komisi D DPRD Sumenep Imran mengaku siap untuk mengawal proses perubahan status puskesmas ke rumah sakit di Arjasa itu. “Apalagi ini untuk masyarakat kepulauan, jelas kami akan kawal,” papar politisi Hanura asal kepulauan itu.

Bahkan pihaknya mengaku siap mengawal ploting anggaran untuk perubahan status tersebut. “Yang penting, harus benar-benar demi kepentingan masyarakat, kami akan sependapat,” pungkas Imran. (mat/zis)

 

Related Search