DILARANG: Seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Sampang dilarang menerima parsel dan memakai mobil dinas saat mudik Lebaran. (insertfoto: Wabup Fadhilah Budiono Wakil Bupati Sampang) KM/Moh Khoirul Umam

Gratifikasi Lewat Parsel dan Mobdin

350 views

KORANKABAR.COM (SAMPANG)-Wakil Bupati (Wabup) Sampang Fadhilah Budiono meminta seluruh pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Sampang untuk tidak menerima parsel Lebaran dari pihak-pihak tertentu, terutama dari mitra kerjanya.

Hal tersebut ditegaskan untuk menghindari adanya gratifikasi, yang dikhawatirkan berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil pejabat tersebut.

Menurutnya, larangan menerima parsel tersebut untuk menghindari permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari seperti dugaan praktik suap.

“Semua pejabat dan PNS saya ingatkan agar tidak menerima parsel. Karena hal itu bisa dikategorikan sebagai gratifikasi. Dan hal itu juga dilarang oleh pemerintah,” ungkapnya, Senin (29/6).

Dia menegaskan, larangan tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam aturan tersebut dengan jelas melarang pegawai negeri sipil menerima pemberian bisa berupa uang, komisi, tiket perjalanan, biaya penginapan, termasuk parsel.
Namun demikian, Fadhilah menilai bahwa pemberian parsel masih tergolong ’belum lumrah’ di Sampang, sehingga dirinya meyakini tidak akan ada pejabat yang berani menerima parsel.

“Sekali lagi saya mengimbau agar pejabat tidak menerima parsel. Terutama kepada kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dan intinya kita harus menghindari gratifikasi, karena pemberian semacam itu rawan disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu,” imbuhnya kepada Kabar Madura.

Selain itu, Wabup Fadhilah Budiono juga menjelaskan, terkait rencana mengeluarkan Surat Edaran (SE) larangan kendaraan dinas digunakan mudik Lebaran.

Menurutnya, kendaraan dinas dibeli untuk keperluan tugas pemerintah dalam melayani masyarakat. ”Sehingga tidak etis jika fasilitas yang dibeli menggunakan uang rakyat itu digunakan untuk kepentingan pribadi,” jelasnya.

Wabup Fadhilah menegaskan, selain tidak etis menggunakan kendaraan dinas dianggap sebagai pemborosan dan penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

Terkait kendaraan dinas yang dikhawatirkan tidak aman saat ditinggal mudik. Wabup Fadhilah menyarankan, agar kendaraan dinas tersebut bisa dititipkan di kantor pendapa atau Pemkab Sampang. ”Kami sarankan bisa dititipkan di pendopo, sehingga lebih aman saat ditinggal mudik,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fadhilah yang ditemui di ruang kerjanya juga menyatakan terkait sanksi, PNS akan menerima hukuman sesuai tingkat pelanggaran pada Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Sementara Ihwal pengawasan diserahkan kepada pimpinan SKPD masing-masing. Dan, sanksi bertahap sesuai dengan tingkat kesalahan.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chisnandi mengeluarkan kebijakan yang membolehkan PNS menggunakan mobdin untuk mudik Lebaran. Namun tak lama berselang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan edaran larangan menggunakan mobdin untuk mudik Lebaran.

Terkait hal ini, Gubernur Jawa Timur Soekarwo juga akhirnya lebih memilih mengikuti larangan KPK. “Menggunakan aset negara saat tidak berdinas termasuk tindakan korupsi, yakni pasal gratifikasi,” tegasnya. (sam/mam/h4d)

Related Search