Istimewa

Harga Tembakau Perlu Diperdakan

1032 views

KOTA- Tiap kali panen tembakau, petani dipastikan rugi, karena harga jual tembakau terus rendah. Harga terendah di musim panen kemarin sebesar Rp20 ribu per kilogram, sementara harga tertinggi sebesar Rp60 ribu per kilogram.

“Meski harga tembakau tinggi, jika dikalkulasi dengan biaya dan tenaga yang kami keluarkan, kami tetap rugi,” ujar petani Desa Bates, Kecamatan Dasuk, Ali Wafa, kemarin.

Jika dibandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil penjualan tembakau, kata Ali, hasil tersebut tidak bisa menutupi biaya yang dikeluarkan. Untuk pembiayan kuli perawatan dan penyiraman, butuh biaya Rp 50 ribu per orang. “Berapa jumlahnya jika dikalikan tiga bulan? Belum lagi ditambah biaya lain, seperti pemupukan, pasti kami rugi,” ungkap Ali.

Karenanya, dia berharap pemerintah mau menerbitkan peraturan yang menjadi acuan harga jual tembakau. Acuan harga dimaksud adalah yang memihak terhadap petani, bukan memihak pabrikan. “Barangkali dengan adanya aturan itu, kami tidak akan rugi,” harap Ali.

Sementara Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep Juhari memaparkan sebenarnya Sumenep sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelian dan Pengusahaan Tembakau yang mengatur jual-beli tembakau. Dan Perda merupakan usulan eksekutif, bukan inisiatif legislatif. Hanya saja perda tersebut tidak mengatur soal harga jual. “Harga jual tidak diatur dalam perda itu,” ujarnya.

Sebenarnya dalam penggodokan perda tersebut, harga jual sudah menjadi item penting. Hanya saja dalam perkembangannya, harga tersebut tidak dicantumkan. Pasalnya, pihak pabrikan mengancam tidak akan membeli tembakau petani. “Ancaman itu yang membuat kami kalah. Kalau tidak dibeli pabrik, mau dikemanakan tembakau milik petani itu?” ujar Juhari. Sehingga penetapan Perda itu pun diakui dengan keterpaksaan.

Meski demikian, pihaknya mengaku tidak akan patah arang membela kepentingan petani tembakau. “Kami akan berkomunikasi dengan bupati untuk merevisi Perda itu,” urai Juhari. Tapi komunikasi itu diakuinya tidak akan dilakukan dengan bupati yang kini masih menjabat, karena masa jabatannya akan berakhir dalam hitungan bulan ke depan, dan tidak mungkin dilakukan pembahasan dalam waktu yang singkat. Komunikasi itu akan dilakukan dengan bupati baru di 2016 mendatang. (mat/zis)

Related Search