ILUSTRASI/IST

Hati-hati Pakai Dana Desa!

2060 views

KORANKABAR (SUMENEP)-Pemberian Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun ini sudah pasti akan terlaksana.

Sebagian besar pemerintah desa sangat berharap agar dana tersebut segera mengalir ke kas desa.

Namun di balik itu, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menyampaikan khawatir banyak Kepala Desa terjerat kasus
hukum dan masuk bui gara-gara dana desa tersebut.

Anggota VII BPK Achsanul Qosasi mewanti-wanti kepala desa agar lebih berhati-hati dalam penggunaan dana desa yang digulirkan dari pemerintah pusat.

Dana desa nilainya mencapai Rp 56,3 triliun untuk 74.093 desa.
Besaran jumlah dana untuk masing-masing desa berbeda berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kesulitan geografis yang diatur dalam UU No 6/2014 tentang Desa.

Selama ini, lanjut Achsanul Qosasi, kepala desa terbiasa menerima dana dari Pemerintah Kabupaten dan terkadang menerima proyek yang nilainya di bawah Rp 50 juta-Rp 100 juta.

Kepala desa juga tidak terbiasa membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

“Jangan sampai dana desa menjadi bumerang bagi kepala desa. Sekarang mereka menerima miliaran rupiah cair ke rekening mereka. Nah apakah mereka proper? Walau fit secara fisik namun secara jabatan sebagian besar mereka belum proper.
Saya khawatir kepala desa banyak yang masuk penjara karena masalah sepele seperti ini,” tutur Achsanul Qosasi.

Sebelum menerima dana desa, kepala desa harus membuat proposal desa. Ketentuan membuat proposal sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah tentang dana desa bahwa kepala desa membuat rencana pembangunan desa, pemberdayaan
masyarakat desa.

Pria yang biasa disapa AQ tersebut menyebut proposal desa dengan istilah ‘APBN kecil-kecilan’. Kemudian proposal itu diajukan kepada Pemerintah Kabupaten dan diteruskan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

“Apakah kepala desa mampu melakukan teknis itu (proposal)?.
Tuntutan kearah sana harus betul-betul diperhatikan,” imbuh AQ.

Selain itu, pemerintah daerah harus membuat peraturan daerah (Perda) penggunaan dana. Di dalam Peraturan Pemerintah disebutkan harus membuat rekening.

Terkait rekening tersebut, AQ mempertanyakan yang dimaksud adalah apakah rekening pribadi kepala desa atau rekening secara insitusi.

“Hal-hal seperti ini harus dipersiapkan desa. Jangan sampai ini
menjadi bumerang” tegas AQ.

Dalam penjabaran tentang dana desa, penanggungjawab
di APBN adalah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Adapun untuk penanggungjawab penyaluran dana adalah Pemerintah Kabupaten dan penggunaan anggaran adalah
kepala desa.

Salah satu kekhawatiran lain dari BPK adalah penggunaan dana desa untuk kampanye pemilihan kepala desa. Oleh karena itu, BPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pengawasan.

“70 persen mengarah ke sana (kampanye). Kami pasti akan
periksa nanti, tetapi tidak akan semua desa yang berjumlah puluhan ribu. Akan kami lakukan dengan sampling pemerintah
kabupaten,” urai AQ.

Masing-masing desa menerima dana desa tidak sama. Untuk
dana desa terkecil adalah Rp 240 juta per desa dan terbesar
Rp 1,1 miliar per desa.

Demi memastikan pencairan dan penggunaan dana desa tepat sasaran, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, akan menyiapkan tenaga pendamping desa selektif.

Yang paling utama dari tenaga pendamping adalah koordinasi, karena setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Para pendamping juga harus memiliki visi dan misi yang sama dengan
pemerintah.

“Jangan sampai ini menjadi boombastis. Besar di tatanan politik tetapi dari aspek hukum berbahaya. Secara teknis belum siap. Ada 70 ribu desa yang menerima dana desa.

Lalu bagaimana koordinasi dari Kementerian Desa, ini masih
tanda tanya,” pungkas pria asal Desa Daramista, Kecamatan
Lenteng Sumenep tersebut. (bri/h4d)

Related Search