KACAU: Persoalan infrastruktur yang menghabiskan dana miliaran ditemukan dibeberapa titik terkesan dikerjakan secara abal-abal.KM/NURUS SOLEHEN

Infrastruktur Gerbang Salam Kacau? Komisi III Bentuk Team Adhoc

 

KORANKABAR.COM(PAMEKASAN)-Pelaksanaan sejumlah program pembangunan infrastuktur di Kabupaten Pamekasan mengundang sikap kritis dari kalangan wakil rakyat.

Kondisi ini kemudian memicu inisiatif untuk membentuk tim evaluasi dan pengawasan mendetail. Hal ini menyusul Komisi III DPRD Pamekasan yang langsung membentuk tim adhoc, Kamis (17/11).

Tim tersebut berfungsi mengaudit proyek pekerjaan fisik, karena selama ini muncul kesan proyek infrastruktur tidak sesuai rencana dan harapan masyarakat.

Persoalan infrastruktur yang menghabiskan dana miliaran tersebut, ditemukan di beberapa titik ditengarai dikerjakan secara abal-abal.

Berdasarkan data Kabar Madura, salah satunya adalah jalan pintas yang menghubungkan Desa Sana Tengah dan Desa Dempo Barat yang hasilnya tidak memuaskan karena lemah pengawasan dari pemerintah. Proyek tersebut tidak bertahan lama sudah rusak.

“Ini asli aspirasi masyarakat, bahwa proyek fisik yang saat ini digarap di berbagai titik, banyak memancing keluhan masyarakat. Kami hanya menampung keluhan tersebut,” terang Ketua Komisi III DPRD Pamekasan, Muhammad Karimullah.

Karimullah menjelaskan tim adhoc tersebut ditargetkan dalam tujuh hari untuk mencari tim ahli di pakar pembangunan fisik. Sehingga proyek pekerjaan tidak terlantar dan awet sesuai dengan harapan.

“Tim adhoc itu sebagai sarana rekanan kita untuk mengkaji secara ilmiah proyek pekerjaan fisik itu, sesuai tidak dengan volume material yang digarap,” tambahnya.

Sementara itu, pengakuan dari dinas teknis yang diwakili Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pamekasan, Rahmat Kurniadi Suroso, merasa tidak keberatan dengan rencana wakil rakyat untuk membentuk tim adhoc.

“Kita bekerja juga berdasarkan peraturan dan sistem, iya sekiranya itu sudah menjadi solusi matang untuk mengawasi pekerjaan proyek, iya dipersilahkan,” katanya.

Dinas teknis yang dimaksud melewati, PU Bina Marga, PU Pengairan, dan PU Cikatarung. Anggaran ke tiga dinas tersebut untuk tahun 2016 terakumulasi total Rp373 miliar. Hingga kini melambungnya nilai anggaran tersebut banyak mendapat sorotan dari masyarakat, karena program pekerjaannya terkesan fatal tidak sesuai rencana.

Parahnya, persoalan tidak tuntasnya pekerjaan fisik juga merembet ke dinas lain yang kebetulan menggenggam tanggung jawab sebagai leading sector.

Salah satu contoh adalah pembangunan embung di beberapa titik yang seharusnya dikoordinasikan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun). Asal tahu saja, dalam proyek ini tersedia anggaran Rp1,5 miliar yang diharapkan menyelesaikan masalah irigasi dan sebagai penampung air hujan.

 

 

Related Search