Istimewa Direktur PT Media Karya Sentosa Antonius Bambang Djatmiko duduk sebagai terdakwa dalam sidang perdana perkara dugaan suap yang melibatkan mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin, pekan lalu.

Ingin Dapat Jatah Gas Alam, PT MKS Setor Uang

1228 views

JAKARTA-Persidangan terdakwa Direktur Human and Development Resources PT MKS Antonius Bambang Djatmiko di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (10/3), menghadirkan sejumlah saksi yang mengungkap sejumlah fakta.

Dalam sidang kemarin, saksi yang dihadirkan mengungkap adanya pemberian uang dari PT Media Karya Sentosa (MKS) agar perusahaan itu mendapat hak penyaluran gas alam ke Gili Timur dan Gresik.

“Ada pemberian untuk Bangkalan senilai Rp700 juta. Perintah pemberian uang pada akhir November untuk diserahkan pada 1 Desember 2014,” kata Manajer Keuangan PT MKS, Andi Andhiani Rinsia yang menjadi saksi, Senin (9/3).

Dalam kesaksiannya, Andiani mengaku secara rutin mengeluarkan dua jenis pengeluarkan untuk PT MKS. Pertama, uang yang tercatat dalam invoice dengan keterangan ‘kompensasi kerja sama’ kepada Perusahaan Daerah Sumber Daya. Satu pengeluaran lagi disebut ‘representative expense’ yang tidak dicantumkan dalam invoice dengan besaran uang sesuai permintaan Antonius Bambang Djatmiko.

“Saya selalu diingatkan pada akhir November oleh pak Bambang tapi untuk Rp700 juta menurut versi keuangan saya itu tidak resmi karena tidak ada invoice,” ungkap Andi Andhiani.

Dalam dakwaan, PD Sumber Daya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bangkalan yang mewakili kepentingan pemerintah daerah untuk membeli gas bumi dari Kodeco untuk pembangkit listrik Gili Timur dan Gresik. PT MKS mengikat kerja sama dengan PD Sumber Daya berkat bantuan FAI, tersangka dalam kasus yang sama, sejak 3 Desember 2007 dengan imbalan pembagian keuntungan kepada PD Sumber Daya.

“Pernah Pak Bambang mengatakan satu-dua kali uang itu untuk Bupati Bangkalan. Kisaran uangnya saya tidak ingat tapi seperti yang ada di Berita Acara Pemeriksaan,” tambah Andhiani.

Andhiani mengaku pengeluaran ‘kompensasi kerja sama’ diberikan sejak Oktober 2011 dengan besaran pada awalnya adalah Rp 1,5 miliar, besaran tersebut berkurang menjadi Rp 825 juta pada Januari 2014. Sedangkan pengeluaran ‘representative expense’ awalnya senilai Rp 200 juta namun membesar menjadi Rp 700 juta.

Namun Andhiani mengaku sebelum rutin memberikan uang Rp 200 juta-Rp700 juta setiap bulan, Antonius Bambang juga pernah meminta uang dengan besaran berbeda-beda.

Sehingga, menurut Andhiani, besaran uang yang diberikan PT MKS seluruhnya adalah sekitar Rp 30 miliar. Andhiani sendiri juga tidak mengetahui apakah ada perjanjian kerja sama yang menjadi dasar hukum antara PT MKS dan PD Sumber Daya sehingga perusahaannya rutin menyetor uang ke perusahaan daerah tersebut.

Saksi lainnya, Bendahara PD Sumber Daya Mariatul Qibtiyah membenarkan penerimaan uang dari PT MKS untuk PD Sumber Daya hingga Rp78,3 miliar. “Penerimaan dari PT MKS sejak September 2011 sampai November 2014 totalnya Rp78,3 miliar,” kata Mariatul dalam sidang yang sama. “Kita menerima bervariasi ada Rp1 miliar, Rp2,5 miliar, Rp4,5 miliar, tapi sejak 2013 kita terima Rp1,5 miliar lalu pada Maret 2014 kita terima Rp825 juta. Kita mencatatnya penerimaan dari PT Media Karya Sentosa,” tambahnya.

Uang yang kemudian didepositokan itu, lanjut Mariatul, pernah dicairkan untuk pemelian tanah atas nama Abdul Razak tapi bukan untuk diberikan kepada FAI.

Sementara Budi Indianto, selaku Kepala Divisi Pemasaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi/BP Migas, yang kini menjadi SKK Migas mengaku pernah menerima uang dari Antonius Bambang dari 2009 hingga 2012 sampai sejak dirinya menjabat sebagai kepala divisi operasional hingga jabatan terakhir di BP Migas. “Ya, saya sering dapat kiriman uang dari pak Bambang tapi jumlah beragam saya lupa ada di BAP,” ujar Budi.(rmn/zis)

Related Search