KM Ilustrasi

Jual Kursi Jabatan Mencuat

88 views

KORANKABAR.COM-Lambannya pengisian kekosongan jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang kembali disorot. Lambannya pengisian dinilai sengaja dilakukan oleh pemkab setempat. Sebab, santer santer kabar saat ini para pemangku kebijakan tengah berupaya melakukan pendekatan kepada para kandidat yang akan dicalonkan untuk mengisi kekosongan jabatan strategis itu. Bahkan, sejumlah kalangan mulai curiga lambannya pengisian kekosongan karena ada transaksi jual beli kursi jabatan.

Kondisi tersebut membuat para wakil rakyat mengingatkan akan janji pemerintah daerah yang akan menggelar lelang jabatan pada bulan Februari lalu. Namun janji tersebut dinilai hanya polesan semata, mengingat sampai saat ini lelang jabatan tak kunjung digelar.

”Kami tagih janji pemerintah yang akan segera menggelar lelang jabatan, pembiaran ekosongan jabatan ini jangan sampai bias,” ujar Anggota Komisi I DPRD Sampang, Moh. Faisol, Rabu (1/3).
Dikatakan Faisol, ‘pembiaran’ kekosongan jabatan yang dimandatkan kepada pelaksana tugas (Plt) dinilai tidak akan berjalan maksimal. Sebab, secara tugas dan tanggungjawab plt itu juga memiliki kewajiban sebagai pejabat yang aktif di dinas lain. Sehingga dengan rangkap jabatan itu tidak jarang membuat sebagian tugas banyak yang terabaikan.

Politisi muda PKB ini menegaskan, lambanya pengisian kekosongan jabatan itu tidak lepas dari keseriusan bagian kepegawaian. Menurutnya, kepegawaian sudah tidak ada alasan untuk menundak pelaksanaan lelang jabatan, sebab secara persyaratan seperti uji kompetensi jabatan sudah lama digelar.

”Kami tidak ingin kekosongan jabatan strategis ini dijadikan alat untuk meraup keuntungan pribadi, apalagi sampai mencuat ada transaksi jual beli kursi jabatan,” tegas pria asal Kalangan Praoh Jrengik ini.

Maka dari itu, lanjut Faisol, pihaknya menekankan lelang jabatan harus digelar pada bulan Maret ini. jika perlu pertengahan bulan kekosongan jabatan stategis itu sudah terisi semua.
”Kalau sampai terbukti ada transaksi jual kursi jabatan, kami meminta kepada penegak hukum untuk mengusut tuntas persoalan ini,” tukas pria yang juga menjabat Ketua Garda Bangsa ini.
Sekdar diketahui, jabatan stategis yang saat ini masih dibiarkan kosong, yakni Kepala Dinas Satpol PP, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, Sekretaris DPRD, dan Kepala Dinas Pendidikan.(mam/h4d)

Related Search