A Shadik

Kadisdik Belum Ikut Diklatpim II?

62 views

KORANKABAR.COM (SUMENEP)-Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumenep A Shadik mendapatkan sorotan tajam dari sejumlah kalangan, terutama kalangan aktivis pegiat kebijakan publik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sumenep.
Namun anehnya, yang bersangkutan tetap menjabat Kadis yang mengurus pendidikan di Bumi Sumekar. Bahkan selama menjabat, Shadik dinilai tidak pernah berprestasi dan pendidikan di Sumenep tidak ada perubahan sama sekali dan tidak berkembang.
“Sangat tidak layak Shadik itu menjadi Kadis, tapi kenapa yang bersangkutan masih dipilih menjadi Kadis. Seharusnya mencari figur lain yang memang layak dan bisa membawa pendidikan Sumenep lebih baik,” ujar Junaidi, aktivis yang fokus mengawal kebijakan publik.

Alasan Shadik tidak layak menjabat sebagai Kadis, karena yang bersangkutan salah satu pejabat yang prestasinya nol besar. Kemudian yang yang paling fatal, tidak layaknya Shadik jadi Kadis lantaran kompetensinya diragukan.
Sebab sampai sekarang Shadik tidak pernah ikut Diklat Kepemimpinan (Diklatpim II) padahal sudah lebih dari lima tahun menjabat sebagai Kadis di Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang sama. “Jadi sangat aneh, pejabat yang tidak ikut Diklatpim II, malah tetap bertahan menjadi Kadis, padahal sudah jelas menabrak aturan. Ditambah, baik sebelum dan selama menjabat sebagai Kadis, sama sekali tidak punya prestasu,” tegasnya memaparkan.
Ditandaskan, pejabat yang tidak memiliki kompetensi lalu tetap bertahan menjadi Kadis, adalah sesuatu yang aneh di sebuah pemerintahan. Sebab diyakini, masih ada pejabat yang lebih mumpuni atau berprestasi serta mempunyai persyaratan kompetensi yang bisa dipertanggungjawabkan.

Bahkan, Ketua Komisi I DPRD Sumenep menyampaikan, bahwa persyaratan Diklatpim II tak sekedar menjadi persyaratan bagi Aparatur Sipil Negara untuk melalui jenjang promosi semata. Akan tetapi substansi dari hal itu adalah untuk memastikan kapasitas dan kredibelitas masing-masing birokrat tentang hal ikhwal jabatan yang hendak diembannya.
“Jikapun benar, menempatkan pejabat dijabatan tertentu adalah otoritas Bupati sepenuhnya. Akan lebih baik bila pejabat yang dikehendaki pemangku kebijakan tidak cacat asas. Sebab berangkat dari itu pula, dalam situasi yang demikian kredibelitas sidang Baperjagat dipertaruhkan di depan publik,” paparnya.
Terpisah, Kepala Disdik Sumenep A Shadik saat dikonformasi Kabar Madura melalui nomor pribadi hingga pesan singkat, rupanya enggan menanggapi hal itu. (ong/h4d)

Related Search