TUNTUT KEJELASAN: Sejumlah pengunjuk rasa membawa tebu saat berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Sampang. (KM/SYAMSUL ARIFIN)

Kajari Sampang Dituntut Mundur

1144 views

KORANKABAR (SAMPANG)-Pengusutan perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam bantuan tebu senilai Rp27 miliar yang
ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, kini terus mendapat sorotan dari publik.

Sejumlah massa yang mengatasnamakan Pemuda Bahari Nusantara (PBN) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kejari
setempat.

Mereka mempertanyakan tindak lanjut perkara tersebut yang dinilai terkesan berjalan di tempat. Padahal menurut mereka perkara itu sudah ditangani sejak tahun 2014 lalu.

“Kenapa kasus bantuan tebu yang nilainya puluhan miliar malah mengendap, dan tidak menunjukan adanya perkembangan dalam
perkara itu,” ungkap koordinator aksi Moh Salim.

Salim juga menilai pengusutan perkara tebu yang dimotori oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) itu seakan sengaja
didiamkan.

Sampai saat ini pihak kejari setempat belum pernah menyentuh
empat orang tersangka yang selama ini diduga kuat menerima aliran dana dari bantuan tebu tersebut.

“Kasus bantuan tebu ini sudah terbilang kasus yang telah lama masuk ke meja kejari Sampang, namun justru kasus ini seperti sengaja dikesampingkan oleh pihak kejari,” sambungnya.

Di sisi lain, puluhan massa tersebut juga menuntut Kajari Sampang Abdullah untuk mundur dari jabatanya. Mereka menilai penanganan sejumlah perkara korupsi yang ditangani oleh korps adhyaksa itu seakan tidak ada tindak lanjut.

“Sampang tidak butuh seorang Kajari yang tidak serius dalam menangani pekara, dan lebih baik Kajari Abdullah mundur dari jabatannya,” tukasnya.

Sementara Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Sampang M Ridwan yang saat itu menemui pengunjuk rasa mengatakan, bahwa
pihaknya tengah menunggu hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur.

Menurutnya, yang berhak menentukan dan mengaudit adanya kerugian negara adalah pihak BPKP. Di sisi lain, ia menegaskan
bahwa pihaknya tidak pernah membiarkan perkara tersebut, namun untuk saat ini pihaknya terkendala dengan izin dari Otoritas jasa keuangan (OJK) untuk memproses kasus tersebut.

“Kasus ini tetap berjalan dan tidak kita hentikan, namun untuk sementara kita masih menunggu hasil audit BPKP dan juga ijin OJK, karena untuk menangani perkara korupsi kita juga harus memiliki bukti dan data yang kuat, sebab penanganan kasus korupsi harus melibatkan sejumlah pihak untuk pembuktianya,” ungkap M Ridwan yang saat itu mewakili Kajari Abdullah
dan Kasi Pidsus Wahyu Triantono.

Seperti dikabarkan sebelumnya, dalam kasus bantuan tebu senilai Rp27 miliar tersebut, korps adhiyaksa telah menetapkan empat orang tersangka, yakni SB (Kepala Dishutbun) dan SA yang merupakan salah satu Kepala Bidang di Dishutbun.

Sementara dua orang lainya adalah EJ dan AA yang merupakan pihak koperasi yang selama ini banyak memonopoli bantuan tebu di Sampang. (sam/h4d)

Related Search