TAK BERKUTIK: Para pengemis yang mangkal di sejumlah tempat, digelandang Satpol PP untuk didata dan dipulangkan ke desa asalnya.KM/WAWAN AWALLUDDIN HUSNA

Karantina Pengemis Tambah Persoalan

250 views

KORANKABAR.COM (PAMEKASAN)-Rencana Pemkab Pamekasan mengarantina pengemis mulai muncul belakangan ini. Wacana yang akan segera diwujudkan itu, sudah menuai penolakan karena dinilai bukan penyelesaikan, melainkan menambah masalah baru. Karena, mengemis adalah pekerjaan dan biasanya sang pengemis menjadi tulang punggung keluarga.

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Apik yang paling keras menolak wacana tersebut. Menurutnya, jika mereka dikarantina di luar Madura, bakal menciptakan kemiskinan baru yang menambah jumlah pengemis baru, utamanya berasal dari keluarga pengemis yang dikarantina. Sebab, yang dijadikan tulang punggung keluarga sudah tidak bisa bekerja lagi.

“Saya kira ini bisa menambah masalah baru. Karena yang jadi tulang punggung keluarga tidak ada,” kata Apik.

Sebelumnya, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pamekasan mewacanakan tindakan mengarantina pengemis yang terjaring berulangkali dan menjadikan profesi itu sebagai pekerjaan tetap. Lokasi karantina itu berada di Kabupaten Gresik, Malang, dan Surabaya. Pengemis yang dikarantina, akan menjalani pembinaan dan dilatih keterampilan dalam jangka waktu tertentu. Setelah dinyatakan lulus, mereka akan dikembalikan kepada keluarganya.

Tindakan itu dipicu karena sulitnya menertibkan mereka. Beberapa kali razia yang dilakukan Satpol PP, menemukan orang yang sama. Mereka cenderung kembali kendati sudah ditangkap dan didata sebelumnya. Tidak ada rasa jera bagi mereka dan karena tuntutan ekonomi yang harus membuat mereka kembali turun ke jalan. Sanksi berupa karantina di lokasi yang jauh dari Pamekasan dianggap sebagai solusi menhentikan aksi mereka.

Menurut Apik, cara yang bisa diambil adalah dengan tetap mengarantina, namun lokasinya tetap di Pamekasan. Mereka tetap dibina sebagaimana mestinya dan tidak dijauhkan dari keluarganya. Selain itu, Satpol PP dan Dinsosnakertrans lebih mengintensifkan penertiban. Dengam begitu, kata Apik, akan membuat pengemis tidak tenang akhirnya menghentikan aksi mereka.

“Intensifkan penertiban saja dulu. Kalau pun pilihannya harus karantina, sebaiknya diletakkan di Pamekasan saja. Tapi tetap dengan pembinaan khusus,” imbuhnya.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii sebelumnya mengatakan, untuk menangani perilaku pengemis itu, juga perlu peran masyarakat Pamekasan. Salah satunya adalah tidak memberikan uang kepada mereka. Dengan semakin banyak masyarakat yang tidak memberi uang, dengan demikian bisa mengurangi pemasukan baru mereka. Akhirnya, berhenti dengan sendirinya karena ‘pekerjaannya’ tidak lagi menghasilkan uang.

“Untuk menghentikan mereka diperlukan peran masyarakat. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang tidak memberi uang kepada pengemis, profesi itu bisa dianggap tidak menjanjikan lagi,” ujar Syafii.

Sebelumnya Kepala Bidang Sosial Dinsosnakertrans Pamekasan Ach Subaidi mengatakan, tindakan berupa penertiban sudah berulangkali dilakukan Satpol PP namun tetap mengemis lagi. Wacana untuk mengarantina mereka dimunculkan, apalagi sudah didukung oleh Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 dan mengubah standart operating prsedure (SOP). Namun rencana tersebut masih terbentur dengan minimnya anggaran. (waw/anm)

Related Search