ILUSTRASI

Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan

KORANKABAR.COM-Permasalahan di Indonesia hingga saat ini semakin kompleks. Hal ini terlihat ketika beberapa waktu yang lalu marak dibahas mengenai kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI), busung lapar, kemiskinan, pengangguran bahkan permasalahan yang berkonotasi politik seperti halnya hasil pemilu yang dianggap tidak valid dan penuh kecurangan. Berbagai kalangan masyarakat maupun elit pemerintahan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dalam menyikapi persoalan ini. Solusi yang dianggap sebagai jalan keluar untuk mengatasi persoalan ini pun bermacam-macam.

Kekuatan kekuasaan serta kekuatan politik menjadi dominator dalam setiap keputusan yang tertuang dalam kebijakan-kebijakan yang diwujudkan sebagai langkah dalam menyelesaikan persoalan berskala nasional ini. Namun bila kita melihat fenomena tersebut dari sudut pandang demografi, terdapat titik-titik yang dapat menjadi acuan untuk menemukan sumber permasalahan. Perbedaan keadaan tanah dan lingkungan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat bermigrasi ke tempat yang memiliki potensi ekonomi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Keadaan tanah yang kurang baik menjadi salah satu penyebab minimnya peluang peningkatan ekonomi yang memicu menyebarnya penduduk dari daerah satu ke daerah lain. Dari persoalan lingkungan dapat berimplikasi pada persoalan demografi yang mengakibatkan ketidakmerataan penduduk antar daerah yang berdampak pula pada perbedaan kepadatan penduduk yang pada akhirnya juga akan berakibat pada masalah pangan.

Dari satu masalah menimbulkan permasalahan yang lain. Oleh karena itu, berbagai pihak yang berkepentingan dengan proses pembangunan perlu melihat persoalan-persoalan di atas dari sudut pandang demografis. Karena obyek dari pembangunan sendiri adalah penduduk yang berdiam dalam suatu negara.

Terkait dengan kependudukan, perhitungan kependudukan melalui sensus merupakan hal yang cukup penting, baik sebagai data akurat kependudukan maupun sebagai data pendukung untuk menentukan kebijakan pembangunan dari segi politik, sosial maupun ekonomi. Terkait dengan politik, data kependudukan merupakan modal yang cukup penting untuk melaksanakan pemilihan umum. Dengan adanya data penduduk yang memenuhi standar untuk mengikuti pemilihan umum dapat dijadikan acuan perhitungan hasil pemilu yang valid atau sah.

Dari sisi permasalahan pangan, realitas masyarakat yang kekurangan pangan tergambar dari adanya masalah busung lapar beberapa waktu lalu, hal ini menunjukkan bahwa persoalan pangan disebabkan oleh kondisi sumber daya lahan yang kurang produktif untuk memenuhi kegiatan pertanian. Banyaknya daerah yang memiliki lahan kurang potensial menyebabkan penduduk yang tinggal di daerah tersebut berpindah ke daerah lain yang memiliki lahan subur.

Dengan semakin banyaknya penduduk yang melakukan migrasi ke daerah yang produktif akan menimbulkan permasalahan baru yakni ketidakmerataan penduduk antara daerah satu dengan daerah lainnya.

Daerah yang produktif dan memiliki nilai ekonomis secara bertahap mengalami peningkatan jumlah penduduk, sementara penduduk di daerah yang kurang potensial akan kekurangan penduduk. Negara Indonesia sebagai negara berkembang, tergolong sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar.

Sumber daya manusia yang melimpah dapat menjadi aset negara yang cukup penting bila dimanfaatkan dengan baik dan terarah untuk kemajuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, analisis mengenai kependudukan ini dapat digunakan untuk melihat realitas dalam masyarakat, baik kepadatan penduduk, persebaran penduduk, registrasi penduduk serta struktur penduduk.

Pada umumnya, kebijakan kependudukan memiliki dua cakupan yaitu kebijakan kependudukan yang bersifat nasional terpadu dan kebijakan kependudukan yang bersifat sektoral. Kebijakan nasional terpadu mencakup segala segi kehidupan dengan satu tujuan mengenai kependudukan. Semua komponen yang mempunyai hubungan dengan kependudukan mempunyai orientasi yang sama sehingga merupakan satu sistem.

Masing-masing komponen mem-punyai kaitan dengan komponen-komponen lain yang menuju satu sasaran yang ditentukan, misalnya penurunan fertilitas, penurunan mortalitas atau peningkatan migrasi penduduk.

Kebijakan sektoral menyerahkan masalah kependudukan kepada satu sektor. Kegiatan sektoral dapat dikoordinasikan tetapi dalam kenyataan koordinasi sukar dilaksanakan. Salah satu kebijakan kependudukan yang menanggapi perubahan-perubahan kependudukan adalah kebijakan administrasi kependudukan. Kebijakan ini merupakan kebijakan kependudukan yang bersifat nasional terpadu yang melibatkan seluruh komponen yang terkait.

My Soul (R a ii n y

Oleh:Reni Ria Pratiwi kelahiran Aeng Dake Bluto Sumenep tercatat sebagai mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Sumenep.

Related Search