‘Kegagalan’ Busyro Membangun Spiritual dan Religiusitas Masyarakat

Tujuh tahun berturut-turut Sumenep memperoleh penghargaan Adipura, empat di antaranya diraih saat kepemimpinan Bupati A. Busyro Karim. Bahkan Bumi Sumekar sempat bertengger di 100 besar nasional peraih penghargaan bidang kebersihan dan tata kelola lingkungan itu. Namun, di akhir kepemimpinan Busyro, penghargaan itu justru gagal diperoleh.

KABAR MADURA SUMENEP

KORANKABAR.COM-HINGGA saat ini tujuh Piala Adipura masih tersimpan rapi di etalase kaca penyimpan berbagai macam penghargaan yang diperoleh Pemkab Sumenep. Ketujuh piala pernhargaan bergengsi nasional di bidang kebersihan dan tata kelola lingkungan itu, merupakan perolehan selama tujuh tahun berturut-turut sejak tahun 2008.

Bupati A. Busyro Karim yang resmi memimpin Pemkab Sumenep sejak 9 Oktober 2010 hingga 9 Oktober 2015, menyumbangkan 4 Adipura, yakni perolehan tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014.

Sayang, di akhir masa jabatannya pada tahun 2015, Bupati Busyro gagal mempersembahkan Piala Adipura untuk kali kelima di masa kepemimpinannya, atau kali kedelapan yang seharusnya diraih Sumenep.

Budayawan Madura yang tinggal di Sumenep, Ibnu Hajar mengaitkan gagalnya Bumi Sumekar mendapatkan Adipura tahun ini, dengan beberapa hal. Yang pertama 2015 adalah momentum akhir kepemimpinan Bupati Busyro, sehingga Pemkab Sumenep memfokuskan diri untuk pemilukada.

Kemudian yang kedua, mengesankan bahwa Bupati Busyro ‘gagal’ di bidang pembangunan mental spiritual, serta religiusitas masyarakat Sumenep. “Kenapa dibilang ‘gagal’? Karena Adipura itu sangat Islami kalau dipraktikkan. Sesuai dengan ajaran Islam, “kebersihan adalah sebagian dari iman”, yang selama ini kita yakini,” tutur Ibnu.

“Ketika dibenturkan, bahwa masyarakat Sumenep itu religius dan nilai spritualnya sangat kental. Tapi ketika gagal meraih Adipura, itu pukulan telak bagi pemkab Sumenep yang harus menelan pil pahit Adipura,” jelas dia lebih lanjut.

Berangkat dari itu, visi dan platform budaya kepemimpinan serta tata birokrasi Sumenep seharusnya mengacu pada syariah Islam. Sehingga disadari atau tidak, selama ini Sumenep hanya sekadar mengklaim diri memiliki kebudayaan yang religius (Islami, red). Akan tetapi pada kenyataannya pernak-pernik ajaran Islam tentang kebersihan saja, kurang diperhatikan.

“Oleh karenanya, membangun kebersihan tidak hanya dalam rangka Adipura, atau kota Sumenep dipermak sedemikian rupa dan tampak bersih hanya pada saat ada penilaian. Seharusnya, kalau memang Sumenep religius, kebersihan diperhatikan bukan hanya ketika penilaian Adipura. Termasuk kenapa tahun ini gagal dapat Adipura, karena faktor itu yang memang kurang diperhatikan,” beber Ibnu panjang lebar.

 

‘Adipura-pura’ yang Bisa Dibeli

Lebih jauh lagi, Ibnu juga meragukan, tujuh kali penghargaan Adipura yang sudah diperoleh Sumenep adalah murni karena kabupaten ini pantas untuk mendapatkannya. “Karena tidak jarang orang memplesetkan, Adipura yang didapat adalah ‘Adipura-pura’ dan piala Adipura bisa dibeli. Tapi saya pribadi tidak akan mempersoalkan itu. Akan tetapi yang jelas seharusnya dibangun peradaban dan kebudayaan bersih, sesuai yang diajarkan Islam,” jelasnya.

Menurut penggemar fotografi ini, ketika dibangun peradaban dan kebudayaan bersih, tidak hanya Adipura yang didapat. Melainkan ada imbas positif terhadap bidang lain, baik keamanan, ketertiban, harmonis baik dalam berpolitik dan pemerintahan serta bergaul.

 

Alasan Terganjal RTH

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumenep, Muhammad Syahrial berdalih, kegagalan Sumenep meraih penghargaan Adipura tahun ini, adalah akibat adanya beberapa perubahan standar penilaian dalam menentukan kabupaten atau kota yang berhak meraih Piala Adipura.

Syahrial bersikeras, berdasarkan kondisi Sumenep saat ini, seharusnya cukup layak menerima Piala Adipura. Tapi ada beberapa item yang belum memenuhi syarat. Salah satunya pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) dan ruang terbuka hijau (RTH).

Dia menyebutkan, ada beberapa poin yang masuk penilaian, seperti kebersihan lingkungan, kebersihan taman, kebersihan kantor, penghijauan, kebersihan air PDAM, kebersihan perumahan dan pengelolaan TPA.

Di lain pihak, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekkab) Sumenep, Hadi Soetarto mengatakan, salah satu kegagalan Kabupaten Sumenep meraih Piala Adipura tahun 2015, karena RTH yang ada belum memenuhi syarat. Walaupun dalam penilaian lainnya Kota Sumekar sudah layak.

“Wilayah kota Sumenep membutuhkan 20 hektare RTH. Sementara sekarang hanya ada 3 hektare, kami akan mencari tanah milik pemkab, kalau membeli (tanah untuk perluasan RTH) sulit (terpenuhi). Tahun berikutnya kami persiapkan sebaik mungkin sesuai kriteria penilaian terbaru, kalau RTH nanti akan ditambah minimal 10 hektare,” tandas Atok, demikian panggilan akrabnya. (yoe)

Related Search