Komisi A Tak Setuju Kebijakan Bupati

150 views

KORANKABAR.COM(BANGKALAN)  – Menjelang  pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bangkalan, Bupati Bangkalan RK. Moh Makmun Ibnu Fuad mengeluarkan pernyataan, perselisihan pilkades silahakan diselesaikan melalui jalur hukum alias mengajukan gugatan ke PTUN.

Namun pernyataan itu justru dikritik oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Mujibuurrhman. Alasannya mengeluarkan sikap yang tidak sejalan dengan bupati itu, lantaran yang biasa disapa Ra Momon itu dinilai tidak menghargai hasil putusan dari setiap musyawarah dan rapat oleh Komisi A DPRD Bangkalan dengan panitia (pilkades) kabupaten.

“Kenapa pak bupati justru mengarahkan untuk menempuh jalur hukum, seharusnya beliau menggunakan kebijakan diskresinya, bukan malah membiarkan,” ujar wakil ketua komisi A Mujibuurrhman

Mujib (sapaan akrabnya) mengaku, kebijakan yang digunakan oleh Bupati Momon tidak memberikan solusi baik terhadap kondusivtas Bangkalan ke depan. Sebab desa yang masih bermasalah kebanyakan ada di posisi yang sesuai dengan aturan.

“Contoh Desa Paoran ini, calon Baitur Ahmar ini sudah sesuai dengan aturan, dan kami komisi A dengan pankab sudah memutuskan bahwa calon Baitur Ahmar tidak ada persoalan,” teranya.

Politikus PKS tersebut mengarahkan, bupati Bangkalan lebih tepat jika mengambil alih kerancuan tersebut.

“Saya masih ada tanda tanya yang sangat besar, kenapa hasil keputusan kami dengan pankab tidak dijadikan acuan untuk menetukan sikapnya, kenapa ini,” cetusnya.

Selain mengangap bupati terkesan membiarkan desa yang bermsalah, Mujib menegaskan, tidak ada alasan bagi Bapemas Pemdes atau bupati untuk tidak mengambil langkah pasti khusus Desa Paoran.

“Saya jadi semakin tidak paham atan perilaku bupati ini, kenapa kok semakin tidak jelas. Semoga saja tidak ada apa-apa ke depanya,” pungkasnya. (mal/waw)

 

Related Search