KM/DOK

Komisi I Persoalkan Kinerja KPPT

219 views

KORANKABAR.COM (PAMEKASAN)-Pendataan rumah kos di Pamekasan belum tuntas sepenuhnya. Hal itu membuat proses perizinan juga tersendat. Akibat masalah tersebut, Komisi I DPRD Pamekasan memanggil Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), untuk dimintai keterangan terkait lamanya penerapan sistem perizinan bagi rumah kos tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, selain kelanjutan penjelasan masing-masing SKPD mitra Komisi I terkait LKPj Bupati tahun 2014, juga dilatarbelakangi banyaknya peristiwa pengusaha kos yang sering menerima tamu tanpa identitas. Bahkan, dijadikan tempat mesum, dan tenyata rumah kos tersebut belum berizin.

Menurutnya, Komisi I sudah sejak lama membahas masalah perizinan rumah kos, setelah memperoleh berbagai laporan terkait masih banyaknya rumah kos yang enggan mengurus izin. Sayangnya, Komisi I tidak punya data pasti jumlah kos tidak berizin itu karena tidak semuanya terdata.

“Pemanggilan pejabat KPPT lalu, untuk dievaluasi terkait semua proses perizinan dan masalah izin kos yang perdanya sudah ada sejak tahun lalu,” ujarnya.

Ismail menegaskan, pada saat dialog dengan KPPT pada Jumat (3/7) lalu berlangsung hingga malam. Dalam pembahasan itu, ungkap Ismail, mengupas tentang prosedur perizinan. Menurutnya, harus dilakukan tahap demi tahap hingga selesai. Sehingga, untuk memastikan perizinannya, keberadaan rumah kos harus dipastikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Prosedur perizinan harus diperhatikan tahapannya dari awal. Jangan sampai loncat-loncat; belum diurus yang pertama, sudah loncat ke tahap berikutnya,” kritik politisi Partai Demokrat tersebut.

Selain memanggil KPPT, ungkap Ismail, Komisi I juga memanggil sejumlah SKPD mitranya untuk dimintai penjelasan. Pembahasannya berbagai kegiatan yang belum dan akan diselesaikan, termasuk kendala yang dihadapi. Dalam kasus perizinan kos tersebut, pihaknya juga meminta KPPT terus terang mengenai kendalanya.

“Kalau memang kendalanya soal anggaran, kami bisa bantu perjuangkan dalam pembahasan anggaran nanti. Semua harus terbuka,” tandasnya.

Menurut Ismail, dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPT Pamekasan Moh Amin juga mengapresiasi dengan masukan dari Komisi I DPRD Pamekasan itu. Dalam penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Hotel, Penginapan dan Rumah Kos itu, pihak KPPT akan memanggil para pemilik kos. (waw/anm)

Related Search