CEGAH PUNGLI: Bupati Sumenep A Busyro Karim memberikan sambutan dalam pembukaan sosialisasi pemberantasan pungutan liar. KM/AINUL ANWAR

Komitmen Birokrasi Berintegritas dan Profesional

103 views

KORANKABAR.COM-Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Sumenep melaksanakan sosialisasi Sabu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) kepada puluhan pejabat di lingkungan Pemkab Sumenep, Rabu (1/3) pagi di Gedung Nasional Indonesia.

Kegiatan itu dihadiri Bupati Sumenep A Busyro Karim, Sekretaris Kabupaten Sumenep Hadi Soetarto, Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma dan Dandim 0827 Sumenep. Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep Bambang Sutrisna bersama Kapolres Sumenep AKBP Joseph Ananta Pinora menjadi narasumber.
Bupati A Busyro Karim mengatakan, pemberantasan pungli membutuhkan kerja ekstra karena pungutan liar sudah terjadi sejak Republik Indonesia baru terbentuk. Apalagi praktik itu sudah dianggap kebiasaan dalam pelayanan publik.

Menurutnya, Tim Saber Pungli dibentuk pada tahun 2016 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Saber Pungli. Ia menegaskan, dibentuknya Tim Saber Pungli untuk memastikan birokrasi lebih berwibawa, berintegritas dan profesional. Serta untuk mengukur tingkat pelayanan di instansi pemerintahan agar semakin cepat, mudah dan murah.

Busyro menegaskan, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi Nomor 180/3935/SJ secara tegas menjelaskan beberapa area penyelenggaraan pemerintahan daerah yang rawan terjadi praktik pungli. Antara lain, bidang perizinan, hibah dan bantuan sosial, kepegawaian, pendidikan, Dana Desa, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang mempunyai risiko penyimpangan.

“Praktik Pungli merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang diawasi. Bayangkan sejak tahun 2012 hingga 2016 terdapat 448 ASN terjerat korupsi. Akibat pungli ini pelayanan publik di Indonesia tergolong jelek. Saat disurvei 180 negara pada Oktober 2015, Indonesia berada di urutan 109,” terangnya.

Sejak dibentuk pada bulan Oktober 2016 sampai Januari 2017, Busyro mengatakan tim Saber Pungli telah melakukan 81 kali Operasi Tangkap Tangan (OTT). Bahkan di Kabupaten Sampang Madura sebanyak 11 Aparatur Sipil Negara (ASN) terjaring OTT masalah perizinan Super Market. Sementara di Pamekasan seorang juru parkir tertangkap tangan melakukan pungli parkir di RSUD Dr H Slamet Martodirdjo.

“Kami bersyukur sejak 26 Januari 2017 Unit Satuan Tugas Saber Pungli Kabupaten Sumenep dibentuk dengan ketua Wakapolres Sumenep. Kami berharap dapat memperbaiki citra Pemerintah khususnya di pelayanan publik. Kasus OTT di daerah lain semoga menjadi pelajaran berharga bagi unit pelayanan publik di Sumenep,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Sumenep Bambang Sutrisna dalam pemaparannya menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sumenep yang melaksanakan sosialisasi pemberantasan pungli. Sebab di daerah lain di Madura sudah banyak terjadi OTT. Ia menegaskan, jika ada temuan pungli meskipun Rp10 ribu akan dibawa ke Pengadilan Tipikor Surabaya.

Di lain pihak, Kapolres Sumenep AKBP Joseph Ananta Pinora menyampaikan bahwa di daerah lain praktik pungli dilakukan oleh oknum ASN, Polisi dan TNI. Sehingga pihaknya berharap di Kabupaten Sumenep tidak terjadi. (aan/rei)

Related Search