KPK Tidak Sita Masjid

1520 views

SAMPANG-Informasi yang beredar terkait adanya penyitaan Masjid Syaichona Cholil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tidak benar. Sebelumnya, hal ini telah diluruskan oleh pihak KPK.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha dalam pesan singkat yang dikirimkan ke sejumlah media menjelaskan jika tidak melakukan penyitaan terhadap masjid dimaksud.

“Perlu diklarifikasi bahwa tidak benar KPK melakukan penyitaan terhadap masjid tersebut,” ujar Priharsa melalui pesan singkat, Selasa (24/3) kemarin.

Konfirmasi dari KPK diperkuat Kuasa Hukum FAI, Bahtiar Pradinata yang juga membantah pernyataan kliennya bahwa masjid di kompleks Pasarean Ulama Syaichona Cholil di Desa Martajasah, Kelurahan Mlajah, Bangkalan, disita penyidik KPK. “Tidak disita, lagian kan KPK sudah membantah juga,” katanya, Rabu (25/3).

Menurut Bahtiar, selama KPK melakukan penyitaan aset berupa tanah dan bangunan atas nama kliennya, penyidik pasti memberikan surat pemberitahuan kepadanya.

Selama itu, dia mengaku bahwa penyidik tidak pernah memberikan surat pemberitahuan penyitaan atas masjid termegah di Bangkalan tersebut. “Sebagai pengacara, saya tidak pernah menerima pemberitahuan surat penyitaan soal masjid,” ujarnya.

Namun Bahtiar mengakui ada tanah di sekitar kompleks masjid yang disita KPK. Namun dia tidak dapat memastikan letak tanah yang disita karena yang dicantumkan dalam surat penyitaan hanya nomor registrasi pada sertifikat setiap tanah yang disita. “Yang pasti masjid itu tidak disita,” ucapnya.

Sementara pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Qur’an KH Ali Mustofa menegaskan jika kabar soal penyitaan masjid itu harus segera diklarifikasi kepada publik agar bisa meluruskan opini yang berkembang.

Menurutnya, Masjid Syaichona Cholil merupakan aset Madura yang tidak boleh diseret ke ranah hukum. Karena menurutnya, keberadaan masjid bersejarah itu sudah ada sejak puluhan tahun silam, sebelum FAI menjabat sebagai DPR RI dan Bupati Bangkalan.

“Saya tegaskan, proses hukum untuk FAI silahkan terus dijalankan dan terus ditangani. Tapi untuk persoalan Masjid Syaichona Cholil jangan disamakan, karena itu masjid tua yang digagas atas jasa Syaichona Cholil. Bahkan masjid itu ada sebelum FAI menjadi bupati,” ujarnya, Rabu (25/3).

Ia menambahkan, Masjid Syaichona Cholil merupakan aset yang sudah pasti dijaga oleh masyarakat. Terlebih dilokasi masjid tersebut terdapat makam Syaichona Cholil yang keberadaanya sudah tercatat sebelum kemerdekan RI.

“Proses hukum silahkan dijunjung tinggi, tapi yang berkaitan dengan masjid, harus diklarifikais, karena kalau masjid juga disita, maka hal itu akan menjadi bibit konflik antara masyarakat dengan aparat, karena hal ini meresahkan,” ucap kiai kesohor tersebut.

Pernyataan senada disampaikan Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sampang Mahrus Zamroni. Menurutnya hal tersebut sangat penting untuk diklarifikasi. Karena dikhawatirkan, kabar tersebut sengaja diciptakan oleh pihak pihak tertentu yang ingin mengusik masyarakat di bawah.

“Kalau memang masjid Syaichonan Cholil ada kaitanya dengan kasus FAI, tolong hal ini juga diklarifikasi kepada publik melalui media, karena persoalan ini sangat rawan untuk ditunggangi. Tetapi untuk kasus hukum FAI, kita tidak ikut campur,” urainya.

Dijelaskan Mahrus, bilamana ada satu atau dua harta FAI yang diperuntukan pembangunan masjid, maka hal tersebut sangat tidak layak diungkit, mengingat hal tersebut akan menjadi hibah untuk keberadaan masjid. (sam/h4d)

Related Search