Wakil Ketua DPRD Sampang

Legislatif Desak Eksekutif Bekerja Cepat Tuntaskan Pembahasan Draf RAK APBD 2017

 

 

KORANKABAR.COM(SAMPANG)-Kalangan legislatif Sampang mendesak eksekutif untuk bekerja cepat untuk menuntaskan sejumlah kewajiban yang belum diselesaikan. Salah satu yang paling darurat ialah draft Rancangan Anggaran Kegiatan (RAK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017.

Jika pembahasan APBD 2017 ini terlambat, seperti diketahui akan ada sanksi administrasi berupa tidak dibayarkannnya hak-hak keuangan selama enam bulan. Kondisi ini membuat legislatif mendesak bupati segera menyerahkan draf RAK APBD 2017. Bahkan, legislatif memberi jangka waktu maksimal tanggal 21 November ini draf sudah masuk ke meja dewan.

Wakil Ketua DPRD Sampang Fauzan Adima memaparkan, salah satu penyebab lambannya pembahasan RAPBD karena sampai saat ini draf RAK dari tim anggaran pemerintah kabupaten (TAPD) belum disetor. Seharusnya TAPD jauh hari sudah mempersiapkan draf tersebut dan tanggap atas persoalan ini.

”Tugas kami hanya membahas di tingkatan banggar, jadi tinggal keseriusan eksekutif menyetorkan RAK,” ujarnya.

Ditambahkan Fauzan, pembahasan RAPB bisa terncam molor ketika draf tersebut tidak segera disetor. Menurutnya, sesuai Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun pembahasan RAPBD sudah disetujui paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Jadi sudah jelas ini harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, terutama bupati selaku pemangku kebijakan.

”Segera mungkin draf RAK diserahkan ke dewan paling lambat dalam minggu ini,” tegasnya.

Dipaparkan pria yang baru mendapat gelar doktor itu, lambatnya penyerahan draf RAK tersebut tidak lantas ia memojokkan sepenuhnya kepada TAPD. Ditegaskannya, TAPD merupakan kepanjangan tangan dari bupati selaku pemangku kebijakan. Oleh karena itu bupati harus bertanggungjawab penuh atas keterlambatan penyerahan draf RAK tersebut.

”Bisa jadi TAPD sudah bekerja maksimal, namun hal ini akan tetap mengecewakan ketika bupati setengah hati menyikapi lambatnya penyerahan draf RAK ini,” paparnya.

Jadi sudah saatnya bupati menunjukkan keseriusan dan kepedulian terhadap persoalan ini. Selain itu, Fauzan mengingatkan komitmen awal yang pernah ditandatangani bersama, yakni pada bulan April semua kegiatan sudah dilelang. Namun kenyataanya, komitmen tersebut diabaikan begitu saja.

”Kami bukan hanya menekankan kepada pembahasan RAPBD saja , tapi juga komitmen pemkab dalam melaksanakan kegiatan, jangan sampai kegiatan di tahun 2017 mendatang molor lagi,” ungkap politisi Gerindra ini.

Sementara itu, salah satu anggota TAPD Suhartini Kaptiati menyampaikan, RAK masih dibahas di tingkatan TAPD. Pihaknya mengupayakan secepat mungkin diserahkan kepada dewan. Selama ini TAPD sudah berusaha maksimal agar pembahasan di TAPD segera kelar.

”Kami berusaha semaksimal mungkin, saat ini drafnya masih dibahas di TAPD, kalau sudah selesai kami segera mungkin menyerahkan ke dewan,” tukas perempuan yang juga menjabat Kepala Dispendaloka Sampang ini.

Desakan agar eksekutif bekerja cepat juga muncul untuk masalah penyusunan perbup terkait Struktur Organisasi (SO) baru. Perombakan SO di lingkungan Pemkab Sampang dikhawatirkan molor. Sebab, sampai saat ini perbup tentang SO belum kelar. Maka dari itu, pihak legislatif menekankan agar perbup segera diselesaikan, bahkan mendesak perbup sudah final sebelum akhir bulan November ini.

”Perda SO sudah disahkan, jadi tinggal langkah pemkab menyusun perbupnya, dan perbup harus segera rampung,” ujar Anggota Komisi I DPRD Sampang Agus Husnul Yakin, Rabu (16/11).

Dijelaskan Agus, pemkab harus bergerak cepat, sebab selain perbup SO dijadikan dasar dalam penempatan jabatan juga berkenaan dengan pembahasan rancangan RAPBD 2017.

”Jangan sampai perbupnya molor, kami berusaha maksimal dalam pembahasanan perda SO semata agar tidak terjadi keterlambatan dalam perombakan SO maupun pembahasan RAPBD,” tegas wakil rakyat yang juga menjabat sebagai anggota Bapemperda itu.

Ditambahkan Agus, berdasarkan informasi yang ia terima, dari sejumlah SKPD yang ada masih terdapat dinas yang belum menyetorkan tentang organisasi perangkat daerah. Sehingga ia menekankan kepada bupati agar persoalan itu menjadi perhatian khusus.

Selain itu, ia juga meminta agar dalam perombakan SO itu benar-benar profesioanal. Ia tidak ingin perombakan itu menjadi percikan api dan membuat gesekan di internal masing-masing SKPD.

”Perbup harus segera dikeluarkan, dan terpenting pelaksanaanya jangan sampai cacat hukum atau terjadi jual beli jabatan,” paparnya. (mam/h4d)

Related Search