ILUSTRASI

Legislatif Desak Pembentukan KPAI Bangkalan

369 views

KORANKABAR.COM (BANGKALAN) – Maraknya berita-berita tentang predator anak, dari seluruh penjuru Tanah Air membuat lembaga legislatif  Bangkalan mendesakkan upaya pembentukan cabang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di tingkat kabupaten/kota, terutama di Bangkalan.

Menurut mereka, keberadaan KPAI Bangkalan akan membuat pemerintah lebih intens dan fokus mengawasi serta mengadvokasi anak-anak yang sudah menjadi korban dari para predator.

Anggota Komisi D DPRD Bangkalan, H Abdurahman Tohir mengatakan, “Kabupaten Bangkalan saat ini memang masih belum ada yang namanya KPAI, namun ini harus segera diajukan untuk membentuk lembaga ini, agar ada lebaga yang fokus mengadvokasi dalam hal ini,” tuturnya.

“Kita juga harus belajar dari kejadian yang sudah sangat menjalar di indoensia ini, sekarang gencar-gencarnya kasus predator anak. Di Pamekasan, sudah ada Melati yang menjadi korban,” imbuh Tohir.

Katanya lagi, “jadi, di Bangkalan bagaimanapun KPAI harus segera dibentuk, karena ini juga akan membantu keberlangsungan anak-anak kita dalam meraih cita-citanya, sebagaimana ia menjadi putra harapan bangsa ini.”

Masih menurut politikus Demokrat itu, “kami akan segera rundingkan dengan pihak-pihak terkait agar KPAI di Bangkalan ini ada, jangan sampai menunggu ada korban lagi, ini sudah teguran kepada kita, agar kita menyelamatkan anak-anak kita.”

Terpisah, Kapolres Bangkalan, AKBP Windy Paratomo melalui Kasat Reserkrim, Andy Purnomo mengatakan, ” kami selama ini sudah melakukan upaya hukum terhadap para anak-anak di bawah umur baik yang jadi korban, ataupun yang terjerat langsung dengan hukum melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Bangkalan.”

“Dan selama awal Januari hingga September 2015, kami telah menangani 7 korban anak di bawah umur, dan 3 anak yang terjerat dengan hukum,” ungkapnya.

Tapi, kata Andy, “ketika si anak yang terjerat langsung dengan hukum maka ini akan dititikberatkan kepada orangtuanya.” “Karena anak di bawah umur ini masih belum bisa menjalani proses hukum, dan ini dilindungi oleh UU,” tegas dia.

“Oleh karena itu, sebagai teguran terhadap orang tuanya agar tidak memberikan kebebasan berlebihan. Dan kami sangat senang jika di Bangkalan ada lembaga yang fokus mengadvokasi para anak dan perempuan yang menjadi korban dari pelanggaran hukum,” pungkasnya.

Sementara itu, Pemkab Sumenep mengaku sudah berupaya melakukan antisipas, jauh-jauh hari sebelumnya dengan mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Pemberdayan Perempuan dan Anak (P2TP3A).

Ketua P2TP3A Sumenep, Ahmad Masuni berujar, upaya antisipasi itu sudah menunjukkan hasil. Terbukti sepanjang Januari-Oktober 2015, lembaga pimpinannya itu sama sekali belum pernah menangani atau menerima secuil pun laporan kasus kekerasan terhadap anak – dan perempuan.

“Untuk sementara berdasarkan catatan di P2TP3A, sepanjang tahun ini di Sumenep masih belum ada catatan atau laporan kasu-kasus kekerasan terhadap anak,” ujar Masuni.

Masuni kemudian menjelaskan, P2TP3A merupakan  lembaga pelayanan dan pendampingan bagi perempuan dan anak yang ingin mendapatkan informasi atau konsultasi masalah penanganan kekerasan terhadap anak.

P2TP3A juga berperan memberikan perlindungan hukum, pendampingan medis, dan konsultasi psikologi kepada korban kekerasan, serta mnyelenggarakan sosialisasi untuk memberikan pemahaman bagi ibu rumah tangga tentang cara melindungi dan mendidik anak.

Soal pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan, Masuni mengaku, P2TP3A Sumenep cukup gencar melakukan sosialisasi. Bahkan sampai kepada masyarakat di pelosok-pelosok desa.

Meski demikian, tutur mantan Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, yang kini juga menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Sumenep itu, peran orangtua sangat penting.

Sebab, orangtua merupakan sosok paling dekat dengan anak, dan yang paling memahami karakter masing-masing anak. Sehingga, orangtua dapat bertindak melakukan pencegahan sedini mungkin, aksi kekerasan, baik fisik maupun seksual, atau hal-hal lain yang tidak diinginkan, terhadap anak. (km26/aan/yoe)

Related Search