pns

Legislatif Tekan Eksekutif Tegas Soal PNS Nakal

KORANKABAR (PAMEKASAN)-Hasil penangkapan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pamekasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat, memunculkan blunder di tataran wakil rakyat (legislatif). Mereka mendesak agar eksekutif tegas dalam memberikan  sanksi terhadap para abdi negara itu. Sebab, manakala tidak ada kejelasan sanksi, dikhawatirkan kenakalan PNS kian mengental dan merugikan banyak kalangan.

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Apik, Rabu (15/4) kemarin menyatakan, seharusnya eksekutif berani mengambil sikap tegas demi keefektifan kinerja para PNS. Bahkan bila perlu, para PNS nakal tersebut discorsing beberapa hari. Sehingga, tidak lagi melanggar ketentuan kerja sebagai abdi negara.

Sebab para PNS itu, digaji oleh pemerintah yang pakai uang dari pajak rakyat. Dengan demikian, pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberikan tindakan tegas bagi PNS nakal. Apik mengungkapkan, jika para PNS itu dibiarkan begitu saja tanpa adanya tindakan keras dari pemerintah, maka sulit untuk mendisiplinkan para abdi negara.

”Mereka digaji oleh negara yang diambilkan dari uang rakyat. Uang rakyat ini, sebagian besar berasal dari pajak rakyat. Saya kira perlu dilakukan penindakan keras, agar di kemudian hari tidak lagi mengulangi kesalahan. Seperti keluar pada saat jam kerja dinas, ini persoalan besar. Jika mereka tidak serius dalam bekerja, maka akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat kecil. Jadi sekali lagi, perlu kiranya pemerintah daerah bersikap tegas,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten Pamekasan Alwi Beiq menyatakan, pemberian sikap tegas terhadap PNS nakal memang perlu dilakukan. Meski demikian, terdapat ketentuan dalam memberikan sikap tegas berupa sanksi berat. Menurutnya, sanksi tersebut tetap akan diberlakukan apabila para PNS tersebut tidak jera.

”Ada ketentuannya. Misalkan untuk pertama kali, kami lakukan pembinaan dengan dipasrahkan kepada instansi masing-masing. Bila belum cukup atau PNS itu tetap melanggar, maka berikan teguran. Ketika teguran tidak didengarkan, maka bisa saja memberikan sanksi berat, berupa pemberhentian atau pemecatan secara tidak terhormat,” paparnya.

Sedikitnya, terdapat 23 PNS yang berhasil dijaring para aparat penegak peraturan daerah (Perda), belum lama ini. Mereka ditangkap di sejumlah lokasi perkotaan. Di antaranya yakni Jalan Kabupaten, Tronojoyo, Jokotole, Diponorogo, Arek Lancor, hingga di Pasar Kolpajung. Rata-rata mereka berstatus sebagai guru PNS. (ito/anm)

Related Search