TEGANG : Seluruh anggota dewan menolak penyerahan buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2016.

Legislatif Tolak LKPj 2016

63 views

KORANKABAR.COM (SAMPANG)–Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2016 Bupati Sampang berlangsung alot dan berakhir dengan penolakan.
Bertempat di ruang Graha Paripuna pada Senin (3/4), DPRD Sampang sejatinya menerima laporan detail mengenai kinerja eksekutif selama kurun waktu setahun terakhir.
Hanya saja LKPj tahun 2016 tersebut kemudian sekadar diserahkan yang sudah dalam bentuk buku. Hal ini tanpa diikuti dengan adanya penjelasan secara terperinci.
Kontan hal tersebut menuai reaksi dari pihak legislatif yang langsung kompak menolak laporan pertanggungjawaban itu.

Pantauan Kabar Madura, sejumlah anggota dewan yang mengikuti rapat tersebut silih berganti menyampaikan pendapatnya guna menolak penyerahan LKPj. Bahkan muncul keletukan jika Bupati Sampang A. Fannan Hasib wajib hadir terus berkumandang saat rapat berlangsung.
“Kami sepakat melakukan penolakan penyerahan LKPj ini sampai ada kejelasan penyampaian uraian yang ada di dalam buku itu,” kata Ketua DPRD Sampang, Imam Ubaidillah pada Kabar Madura.
Pihaknya menjelaskan bahwa seharusnya ada pembahasan terlebih dahulu, sehingga poin-poin yang tercantum dalam LKPj tersebut dijelaskan pada legislatif.

“Seharusnya ini dibahas terlebih dahulu, sebelum dilakukan penyerahan, kalau seperti adanya berarti Pemkab Sampang tidak menghargai aturan yang telah ada sebelumnya,” tambahnya.
Dengan kondisi tersebut rapat paripurna tentang nota penyerahan LKPJ bupati Sampang tahun 2016 gagal dilaksanakan.
Pihaknya meminta agar Bupati Sampang ikut menghadiri rapat nota penjelasan terlebih dahulu sebelum dibentuk dalam sebuah buku LKPJ tersebut.
“Sebenarnya bukan saat ini saja rapat paripurna tentang kebijakan bersama antara eksekutif dan legislatif tidak dihadiri oleh Bupati Sampang, aneh saat semua berkomitmen namun bupati Sampang telah menciderainya,” imbuhnya.
Pihaknya juga mengaku langkah bupati Sampang saat ini dinilai mendiskreditkan legislatif sebagai mitra kerja Pemkab Sampang, sehingga pihaknya meminta kejelasan bupati Sampang untuk segera mungkin memberikan penjelasan isi yang tercantum dalam LKPJ tersebut.

“Kita tidak tahu alasannya, yang jelas kami terus menunggu komunikasi yang dilakukan oleh Bupati Sampang untuk sesegera mungkin melakukan pembahasan LKPJ itu,” tegasnya.
Penolakan penyerahan LKPJ tersebut juga dikeluarkan oleh setiap fraksi, salah satunya ialah Fraksi PPP yang menilai penyerahan LKPJ tersebut akan menjadi tanda tanya besar kinerja Pemkab Sampang manakala tidak dilakukan pembahasan terlebih dahulu. “Sangat jauh dari rasionalisasi kalau LKPJ ini diterima tanpa ada penjelasan terlebih dahulu dari Pemkab Sampang, terlebih disana terkait kinerja yang diberikan selama satu tahun terakhir,” kata Ketua Fraksi PPP Amin Arif Tirtana saat rapat paripurna.
Pihaknya meminta dengan tegas agar dilakukan pembahasan terlebih dahulu. Sebab apa yang disampaikan oleh Pemkab Sampang menjadi acuan terkait kinerja yang akan datang, sehingga pemkab dapat bekerja lebih baik lagi.
“Dari hasil pembahasan itu maka ada kajian strategis bagaimana memperbaiki kinerja yang akan datang, jadi kami harap penyerahan LKPj itu harus dilakukan penolakan terlebih dahulu sampai ada kejelasan,” tambahnya. (awe/h4d)

Related Search