Mengawasi Potensi Korupsi APBD

2061 views

PADA tanggal 31 Desember 2014, Bupati Sumenep secara resmi telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015. Terbitnya Perda ini menjadi akhir dari segala proses perencanaan dan pembahasan APBD yang cukup panjang dan menyita waktu antara eksekutif dan legislatif.

 

Sehingga, dengan dokumen ini Pemerintah daerah sudah memiliki road map dan pedoman yang jelas dan pasti mengenai arah pembangunan dan pelayanan publik yang akan disasar oleh pemerintah daerah selama setahun anggaran ke depan. Kita sebagai objek anggaran, layak untuk mencermati dan mengamati semua proses pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun oleh pemerintah, yang semuanya sudah terkodifikasi dalam dokumen APBD secara utuh, mulai dari sasaran, target, hasil capaian hingga jumlah biayanya.

 

Tentu yang menarik untuk kita cermati dan amati, bukan soal yang terkait lagi dengan proses penyusunan dan pembahasan APBD. Kita tidak perlu lagi menyoal, apakah selama proses penyusunan anggaran tersebut sudah melibatkan partisipasi publik secara utuh dan konkret, melalui proses serap aspirasi dan musyawarah perencanaan pembangunan yang berakar pada kebutuhan dasar (basic need) masyarakat, ataukah dokumen anggaran itu hanya mencerminkan akomodasi kepentingan politik penguasa dan elit daerah semata.

 

Demikian juga, kita tidak perlu lagi mengusut mengenai serba-serbi dan dinamika yang terjadi selama proses pembahasan APBD yang melibatkan eksekutif dan legislatif. Kita tidak perlu mereka ulang, apakah selama pembahasan anggaran tersebut ada negosiasi dan pembicaraan khusus antara Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) yang menjadi representasi eksekutif dengan Badan Anggaran (Banggar) yang menjadi representasi legislatif, untuk menginjeksikan kepentingan pribadi dan kelompoknya masing-masing dalam pembahasan anggaran. Masyarakat sudah mengetahui, meski secara tidak gamblang, bagaimana kongkalikong dan konspirasi anggaran yang terjadi antara eksekutif dan legislatif, antara Bupati dengan anggota dewan. Semuannya sudah menganggap mafhum dan menolehkan muka mengenai ketidakwajaran ini.

 

Sekarang yang harus menjadi fokus amatan kita adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran daerah, agar efektif dan efesien dalam mencapai target sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen APBD. Kita harus berupaya secara maksimal dan sungguh-sungguh untuk mengawasi potensi penyimpangan anggaran yang rawan untuk dikorupsi dan disalah-sasarkan oleh sebagian oknum dan kelompok tertentu yang memiliki kekuatan dominan di daerah.

 

Partisipasi masyarakat sipil yang rendah dalam perumusan APBD, baik pada saat perencanaan dan pembahasan, diharapkan tidak terulang lagi dalam mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan anggaran daerah. Masyarakat sipil perlu menyatukan derap langkah untuk mengawal pelaksanaan APBD. Pelaksanaan APBD harus selaras dengan prinsip efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Sehingga, semua rangkaian pelaksanaan program dan kegiatan APBD betul-betul bisa diarahkan seutuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan amanah konstitusi.

 

Sejak diterbitkan Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pemerintah daerah mulai menjalankan sistem penganggaran berbasis kinerja, sebagai ganti dari model penganggaran konvensional yang berbasis line item. Dengan model penganggaran berbasis kinerja, diharapkan akan memunculkan efek relasi yang resiprokal antara jumlah anggaran yang direncanakan dengan sejumlah output atau hasil yang hendak dicapai.

 

Dengan seperti itu, ketika merancang program atau rencana kegiatan dan menyusun anggaran, pemerintah daerah secara langsung diajak untuk mendefinisikan hasil program secara jelas dan detail sejak awal. Sehingga dari awal, kita sudah punya barometer dan patokan yang jelas, apakah pelaksanaan program itu berhasil sesuai dengan output yang diharapkan. Termasuk juga kita bisa mencermati apakah biaya pelaksanaan kegiatan program tersebut sudah sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan. Kita bisa mengontrol dan mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan anggaran dengan leluasa.

 

Penerapan model penganggaran berbasis kinerja, pada hakekatnya ingin menutup rapat celah yang memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan korupsi anggaran. Termasuk juga menutup jalan bagi pemerintah daerah untuk menyelipkan kegiatan anggaran yang disusupi oleh kepentingan tertentu. Sebab, dari keseluruhan rencana kegiatan anggaran telah ditentukan program kegiatan, indikator keluaran dan hasil, sasaran, target, lokasi dan pagu anggarannya secara detail dan rinci sedari awal. Tentu hal ini akan memberikan imunitas dana anggaran publik (APBD) dari sentuhan koruptor.

 

Akan tetapi, meski semua celah potensi korupsi anggaran ditutup secara sistemik, peluang terjadinya praktek korupsi anggaran daerah masih berulang kali terjadi. Fenomena praktek korupsi anggaran oleh pemerintah dan kepala daerah masih terus menjamur. Sistem dan model penganggaran memang sudah diperbaiki untuk menopang pencegahan praktek korupsi anggaran. Tetapi, akal bulus para koruptor selalu menemukan cara dan jalan baru untuk membobol sekuritas dana anggaran publik dengan melakukan praktek penyimpangan anggaran.

 

Modus yang biasa dipakai oleh pemerintah dan kepala daerah dalam menjalankan praktek korupsi anggaran adalah dengan cara melakukan penggelapan (mark down) pendapatan daerah dan penggelembungan (mark up) belanja daerah. Pemerintah daerah sangat piawai dan lihai dalam memanipulasi pendapatan dan belanja daerah. Sebab itu, yang perlu kita waspadai, sebagai langkah utama dalam melakukan pengawasan anggaran, adalah mencermati setiap angka yang tertera dalam pendapatan dan belanja yang dirumuskan oleh pemerintah daerah, yang semuanya sudah tertuang dalam dokumen APBD.

 

Dalam melakukan modus penggelapan (mark down) pendapatan dalam anggaran, celah yang seringkali dimainkan oleh pemerintah daerah ialah pendapatan asli daerah (PAD). Karena kalau dana perimbangan sifatnya sudah pasti dan tidak bisa diutak-atik lagi. Dana langsung ditransfer oleh pemerintah pusat. Berbeda halnya dengan pendapatan asli daerah yang secara total menjadi wewenang dan kuasa pemerintah daerah. Sebagai pengjewentahan dari semangat otonomi daerah, pemerintah pusat melakukan desentralisasi fiskal. Dengan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah bisa secara leluasa mengatur pendapatan asli daerah, misalnya menetapkan pajak dan retribusi. Dalam konteks inilah, pendapatan asli daerah menjadi titik rawan korupsi yang utama dalam proses penganggaran.

 

Dalam APBD Tahun 2015, pendapatan asli daerah (PAD) yang dianggarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumenep sebesar 166,6 Milyar. Angka itu didapatkan dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Secara umum, pendapatan asli daerah Kabupaten Sumenep memang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tetapi, kita juga perlu mewaspadai, mencermati dan mengantisipasi potensi penggelapan pendapatan daerah yang mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah.

 

Misalnya, coba kita cermati satu item dari pendapatan asli daerah, yaitu retribusi. Pemerintah Kabupaten Sumenep mentargetkan pendapatan dari retribusi sebesar 19 Milyar. Dalam pelaksanaan anggaran, tentu kita perlu melakukan investigasi untuk memastikan apakah retribusi daerah selama setahun anggaran ini berjumlah demikian. Kita harus mengumpulkan data, untuk mendapatkan korelasi yang mengikat antara jumlah objek retribusi dengan jumlah pendapatan. Potensi terjadinya penggelapan pendapatan retribusi, sama terbuka lebarnya dengan penggelapan pajak dan penggelapan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya. Jadi tetap perlu kita awasi dan waspadai.

 

Demikian juga halnya dalam penggelembungan (mark up) belanja daerah. Praktek penggelembungan anggaran biasanya sering terjadi dalam aktifitas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi, kita juga perlu mengawasi terhadap semua pelaksanaan belanja daerah. Kita harus mencermati kualitas, kuantitas dan spesifikasi dari keseluruhan kegiatan anggaran. Sehingga, semua kegiatan anggaran berjalan sesuai dengan standart hasil dan mutu yang telah ditetapkan dalam APBD.

 

Sebab itulah, mengawasi potensi korupsi APBD harus juga menjadi domain perhatian masyarakat. Kita tidak bisa menyerahkan seutuhnya pengawasan anggaran kepada anggota dewan, meski juga menyandang status sebagai wakil rakyat. Disaat anggota dewan juga terperosok kepada praktek penyimpangan anggaran. Sudah seharusnya, masyarakat mengkonsolidasi diri secara kolektif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran agar bisa meminimalisasi potensi korupsi. Karena disadari atau tidak, lemahnya sanksi dan pengawasan publik dalam pelaksanaan kegiatan anggaran memberikan andil penyebab tumbuh suburnya praktek penyimpangan dan korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah.©

 

as adi kas

 

 

 

 

 

Oleh: As’adi Khas,

Koordinator Sumenep Budget Control (SBC)

Related Search