A ZAINURRAHMAN: Wakil Ketua Pansus SOPD.KM/Fathor Rahman

Pansus SOPD Tolak Hasil Fasilitasi Gubernur?

KORANKABAR.COM(SUMENEP)Panitia Khusus (Pansus) menolak hasil evaluasi atau fasilitasi Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Jawa Timur terhadap draf Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebab di dalam draf itu dinilai banyak yang janggal.

Pasalnya, draf yang diajukan eksekutif pemerintah Kabupaten (Pemkab ) Sumenep sebanyak 33 SKPD kemudian setelah melalui pembahasan di Pansus dipangkas menjadi 26 SKPD. Semua itu bertujuan untuk menekan belanja aparatur untuk meningkatkan belanja rakyat.

Kemudian setelah dilakukan evaluasi oleh Pemprov Jawa Timur, keputusan Pansus itu dirombak menjadi 30 SKPD. Sehingga realitas ini tidak serta merta diterima Pansus SOPD yang dikomandani oleh Darul Hasyim Fath selaku ketua dan wakil ketua Pansus A Zainurrahman. Pansus langsung ambil sikap dan menggelar rapat untuk menindaklanjuti keputusan Pemprov Jawa Timur yang menggemukkan SKPD.

“Berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur terhadap SOPD, ada beberapa hal yang perlu kita klarifikasi. Sebab kami tidak menginginkan baik hasil kerja pansus maupun hasil fasilitasi Gubernur ada yang salah. Makanya, kami perlu datang ke Pemprov untuk melakukan klarifikasi tersebut,” jelasnya kepada Kabar Madura kemarin.

Poin penting yang harus diklarifikasi oleh Pansus adalah tandatangan Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Provinsi (Sekprov)pada draf SOPD,  padahal Sekprov difinitif sejauh ini msaih belum berhalangan tetap. Kemudian poin kedua yang menjadi tanda tanya Pansus, munculnya nomenklatur baru padahal di draf eksekutif dan legislatif hingga di draf Pemprov tidak ada. “Salah satu nomenklatur yang baru muncul itu, salah satunya adalah Dinas Sumber Daya Air,” katanya.

Lalu alasan yang sangat urgen adanya penggemukan SKPD oleh Pemprov mengubah hasil pembahasan dari pansus terdapat 26 SPD menjadi 30. “Penandatanganan yang menggunakan Plt padahal Sekprov tidak berhaangan tetap atau tidak pensiun dan masih ada, secara administrasi dalam pandangan kami tidak dapat dibenarkan. Kalau memang Sekprov berhalangan untuk bertanda tangan, seharusnya memakai Pelaksana harian (Plh), bukan Plt,” jelasnya.

AZ sapaan akrab Zainurrahman menegaskan pihaknya tidak akan ngotot atas keputusan Pansus, karena jika pihak Gubernur menemukan ada yang salah atas hasil kerja Pansus, misalnya dalam perumpunan, Pansus ia akan menerima. “Namun menurut kami, perumpunan dan lain sebagainya sudah benar dan tidak ada yang salah menentukan jumlah SKPD,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (DPRD) Sumemenep, langkah selanjutnya yang akan dilakukan pansus akan berkonsultasi ke Pemprov Jawa Timur untuk mempertanyakan bertambahnya jumlah SKPD itu.

Disinggung apakah setelah konsultasi lalu ada kemungkinan akan berubah kembali jumlah SKPD, politisi PKB itu menyampaikan bahwa kemungkinan besar tidak akan ada perubahan jika mengacu kepada aturan yang ada.

“Kendati kemungkinan tidak akan berubah, melakukan konsultasi ke Pemprov untuk mempertanyakan keputusan terhadap SOPD sebenarnya tidak ada masalah. Namun pada dasarnya kami berharap supaya SOPD itu secepatnya diselesaikan karena kita sudah ditunggu untuk pembahasan KUA PPAS APBD 2017 dan waktunya sudah mepet,” katanya.(ong/rei)

Related Search