KM/ILUSTRASI

Pasti Rugi, Sebagian Petani Enggan Tanam ‘Emas Hijau’

 

KORANKABAR.COM (SUMENEP) -Tiap kali panen tembakau, petani tembakau dipastikan rugi akibat harga jual terus rendah. Akibatnya, sebagian petani memilih tidak mau menanam tembakau lagi.

“Meski harga tembakau tinggi, jika dikalkulasi dengan biaya dan tenaga yang kami keluarkan, kami tetap rugi. Tahun ini, kami cenderung tidak mau tanam tembakau lagi,” ujar petani Desa Bates, Kecamatan Dasuk, Ahmad Zaini, Selasa (2/6).

Harga terendah di musim panen kemarin sebesar Rp20 ribu per kilogram, sementara harga tertinggi sebesar Rp60 ribu per kilogram.

Jika dibandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil penjualan tanaman yang sempat dijuluki emas hijau ini, kata Zaini, hasil tersebut tidak bisa menutupi biaya yang dikeluarkan. Untuk pembiayan kuli perawatan dan penyiraman, butuh biaya Rp50 ribu per orang. “Berapa jumlahnya jika dikalikan tiga bulan? Belum lagi ditambah biaya lain, seperti pemupukan, pasti kami rugi,” ungkapnya.

Karenanya, dia berharap pemerintah mau menerbitkan peraturan yang menjadi acuan harga jual tembakau. Acuan harga dimaksud adalah yang memihak terhadap petani, bukan memihak pabrikan. “Barangkali dengan adanya aturan itu, kami tidak akan rugi. Kalau tidak, kami sepertinya tetap enggan tanam tembakau,” pungkas Zaini.

Sementara Anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari memaparkan, sebenarnya Kabupaten Sumenep sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelian dan Pengusahaan Tembakau yang mengatur jual-beli tembakau. Dan Perda merupakan usulan eksekutif, bukan inisiatif legislatif. Hanya saja Perda tersebut tidak mengatur soal harga jual. “Harga jual tidak diatur dalam perda itu,” ujarnya.

Sebenarnya dalam penggodokan perda tersebut, harga jual sudah menjadi item penting. Hanya saja dalam perkembangannya, harga tersebut tidak dicantumkan. Pasalnya, pihak pabrikan mengancam tidak akan membeli tembakau petani. “Ancaman itu yang membuat kami kalah. Kalau tidak dibeli pabrik, mau di kemanakan tembau milik petani itu?” ujar Juhari. Sehingga penetapan Perda itu pun diakui dengan keterpaksaan.

Meski demikian, pihaknya mengaku tidak akan patah arang membela kepentingan petani tembakau. “Kami akan berkomunikasi dengan bupati untuk merevisi Perda itu,” urai Juhari.

Dan karena Perda tersebut merupakan inisiatif eksekutif, maka rencana revisi itu harus keluar dari eksektif sendiri. Karenanya, dia berharap agar eksekutif mengajukan revisi Perda. (mat/zis)

Related Search