PURA-PURA VOKAL: Tidak terlihat secuil pun aktivitas di Kantor DPRD Sampang, Rabu kemarin. Anggota dewan yang tergabung dalam Pansus LKPj Bupati, memang sedang ‘jalan-jalan’ ke Surabaya.KM/MOH. KHOIRUL UMAM

Pemanggilan TAPD Omong Kosong

934 views

KORANKABAR (SAMPANG)-Suara-suara vocal anggota DPRD Sampang terkait kejanggalan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sampang atas pelaksanaan APBD 2014, ternyata Cuma sandiwara belaka. Demikian pula dengan niat mereka mengusut kejanggalan itu melalui panitia khusus (pansus).

Buktinya, Pansus LKPj Bupati Sampang 2014 menggagalkan agenda pemanggilan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Sampang, guna mengusut kejanggalan itu. Semestinya, jadwal pemanggilan dan konfirmasi TAPD oleh Pansus LKPj, adalah Rabu (6/5), tapi kenyataannya, seluruh anggota Pansus LKPj Bupati malah tak ada di kantor dewan.

Informasi yang dihimpun Kabar Madura dari Sekretariat DPRD (Setwan) Sampang, para anggota pansus itu pergi ke Surabaya, menginap di salah satu hotel berbintang, dengan dalih akan mengononsultasikan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, tentang rencana pemanggilan TAPD Pemkab Sampang itu.

Padahal, sebagaimana diketahui, ada lebih dari satu kejanggalan serius dalam LKPj Bupati, yang harus diusut. Antara lain tentang penggunaan sebagian pendapatan asli daerah (PAD) Sampang yang bersumber dari deviden badan usaha milik daerah (BUMD), untuk membiayai penanganan masalah hukum yang sedang membelit PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP), salah satu BUMD milik Pemkab Sampang.

Sementara, Pansus LKPj Bupati yang dibentuk pada sidang paripurna dewan, Senin lalu (4/5) itu, memiliki waktu yang sangat-sangat sempit. Masa kerja mereka hanya 3 hari, terhitung sejak Selasa lalu (5/5), hingga Kamis hari ini (7/6).

Berkaitan dengan kegiatan Pansus LKPj Bupati, Rabu kemarin, Sekretaris DPRD (Sekwan) Sampang, Sudarmanto menegaskan, tidak ada agenda pemanggilan TAPD. Menurut Sudarmanto, pansus membatalkan agenda itu, karena dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembahasan LKPj Kepala Daerah.

Dalam PP 3/2007 itu, memang disebutkan bahwa pembahasan LPKj kepala daerah dilakukan secara internal di kalangan anggota dewan saja. ”Jadi, tidak ada pemanggilan TAPD, (pembahasannya) cukup secara internal anggota dewan saja,” tutur Sudarmanto kepada Kabar Madura melalui telpon selulernya Rabu kemarin.

Disinggung tentang kegiatan anggota Pansus LKPj Bupati, di Surabaya, dan menginap di hotel berbintang, Sudarmanto menegaskan bahwa kegiatan itu berkaitan dengan tugas pansus dalam rangka mencari landasan hukum bagi rekomendasi dewan atas LKPj Bupati tersebut.

Sudarmanto menegaskan, kepergian pansus yang beranggotakan 22 wakil rakyat dari 7 fraksi itu, ke Surabaya, adalah untuk mengonsultasikan ke Pemprov Jawa Timur bekaitan dengan rekomendasi dewan yang akan diberikan terhadap LKPj Bupati itu.

”Soal rekomendasi dewan yang akan diberikan terhadap LKPj Bupati ini, dewan (Pansus LKPj Bupati, red) masih mengonsultasikannya ke Pemprov Jawa Timur, dan ke tim ahli,” tandas Sudarmanto.

”Jadi saya tegaskan, perjalanan ke Surabaya ini, adalah perjalanan dinas anggota dewan, murni untuk kegiatan kedewanan. Jangan sampai salah mengartikan, ya,” pesan Sudarmanto kepada Kabar Madura, dengan nada tegas.

Ketika diungkit soal anggaran perjalanan dinas para anggota dewan yang terlibat dalam Pansus LKPj Bupati itu, Sudarmanto menanggapinya dengan nada santai. Katanya, anggaran yang dikeluarkan, nilainya sebagaimana anggaran perjalanan dinas biasa.

Yaitu, anggaran perjalanan dinas ke luar daerah, baik untuk biaya transportasi maupun akomodasinya. Kemudian, ditambah dengan uang saku sebesar Rp300 ribu per hari, untuk setiap anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas tersebut.

Waktu Mepet, Terpaksa Nginap di Hotel

DIKONFIRMASI secara terpisah, Ketua Pansus LKPj Bupati, Aksan Jamal mengatakan, mereka memang sengaja membatalkan pemanggilan TAPD Pemkab Sampang, karena terjadi ‘perpecahan’ di dalam tubuh anggota pansus, menjadi dua kubu.

Salah satu kubu menginginkan tetap melibatkan pihak eksekutif, dalam mengusut kejanggalan dalam LKPj itu. Sementara kubu berlawanan, menolak pemanggilan TAPD, karena dinilai bertentangan dengan PP Nomor 3 Tahun 2007.

”Pansus tidak jadi memanggil TAPD, kami hanya cukup mengonsultasikan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan ke tim ahli. Saat ini draf rekomendasi dewan sedang disusun, dan dalam tahap penyempurnaan, karena masih ada sebagian yang perlu diperbaiki,” tegas Aksan.

Di bagian lain Aksan mebantah keras, kabar-kabar yang mengatakan bahwa Pansus LKPj Bupati melaksanakan tugas mereka dengan menggelar rapat-rapat di salah satu hotel berbintang di Surabaya.

Aksan menegaskan, rapat-rapat pansus tetap dilaksanakan di Komisi Besar, di kantor DPRD Sampang. Lalu, bagaimana dengan pernyataan Sekretaris DPRD (Sekwan) Sampang, Sudarmanto bahwa Rabu kemarin pansus menggelar kegiatan di Surabaya, dan menginap di hotel berbintang?

Terkait hal itu, Aksan tak melontarkan bantahan. Hanya saja dia berdalih, seluruh anggota Pansus LKPj Bupati terpaksa menginap di hotel. ”Kalau rapat tetap di Sampang, hanya waktu kami berkonsultasi ke Pemprov Jatim, waktunya tidak cukup, sehingga harus bermalam di Surabaya,” tukasnya. (mam/yoe)

 

Related Search