BERIMBAS: Akibat perpanjangan dan pelebaran runway Bandara Trunojoyo Sumenep, SMA PGRI terkena imbas sehingga harus pindah.KM/Fathor Rahman

Pemkab Belum Penuhi ‘Penggusuran’ SMA PGRI

85 views

KORANKABAR.COM (SUMENEP)–Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep masih belum menyelesaikan ‘penggusuran’ bangunan SMA PGRI yang menjadi opstakel atau gangguan penerbangan pesawat ATR 72.

Menurut Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep Hadi Soetarto, pihaknya masih menunggu hasil appraisal. Apalagi membutuhkan appraisal terhadap sekolah yang harus dipindah akibat perpanjangan runway Bandara Trunojoyo tersebut, yaitu appraisal nilai tanah dan bangunan.

“Kami mempersiapkan dua tim appraisal terhadap SMA PGRI itu, karena memang yang akan dinilai ada dua, yaitu tanah dan bangunan. Supaya antara tanah dan bangunan betul-betul riil, karena Pemkab Sumenep nantinya akan mengganti dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk lahan atau barang,” ujarnya kepada Kabar Madura.

Pihaknya memang sengaja memilih mengganti uang daripada mengganti lahan atau bangunan, sebab kaitannya adalah dengan lembaga pendidikan. Kalau ganti bangunan dan lahan prosesnya lama, tapi kalau ganti pakai uang atau jual beli, prosesnya akan lebih cepat.

“Jika jual beli, maka yang melaksanakan pembangunan SMA PGRI kembali adalah pihak sekolah, bukan Pemkab. Tapi kalau diganti bangunan sekaligus lahannya, prosesnya akan lama karena masih harus melalui konsultan perencana, kosultan pengawas, melalui LPSE dan lain sebagainya,” jelasnya.

Disinggung harga lahan dan bangunan yang harus dibayarkan Pemkab Sumenep kepada pihak SMA PGRI Sumenep, Atok sapaannya mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu penilaian dari tim appraisal. Penghitungan dari tim appraisal masih belum ada sehingga belum diketahui besaran anggaran untuk membeli lahan dan bangunannya.

“Soal lahan yang akan dibangun SMA PGRI yang baru, kami memasrahkan kepada pihak lemabaga sekolah untuk mencari lahan yang strategis. Sebenanrya ada lahan, tapi ternyata lahan itu milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kami sudah mencoba megajukan permohonan, tapi masih belum ada jawaban,” uraninya.

Diaukui mantan kepala Bappeda tersebut, pihaknya sudah merencanakan untuk menganggarkan pembelian lahan dan bangunan SMA PGRI di tahun anggaran 2017 mendatang. Namun pihaknya tetap menunggu hasil appraisal sebagai dasar pijakan penganggaran, sementara anggaran yang sudah dicantumkan di KUA PPAS 2017 sekitar Rp5 miliar.

“Sedangkan karena SMA PGRI itu menjadi opstakel, ketika nanti sudah menjadi milik Pemkab Sumenep, nantinya kami akan membangun lahan itu, apakah nanti akan dibangun untuk penginapan pilot atau pihak Bandara, itu akan kita tentukan dikemudian hari,” katanya. (ong/h4d)

Related Search