PENOLAKAN LKPj 2016

64 views

KORANKABAR.COM (SAMPANG) – Penolakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sampang tahun 2016 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang menjadi buah bibir di masyarakat luas. Sebab LKPj tersebut menjadi poin penting perjalanan kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang dimana kepemimpinan Al-Falah selama satu tahun terakhir.
Perlu diketahui, dalam rapat paripurna penyerahan LKPj tahun 2016, semua dewan sepakat untuk melakukan penolakan, alasannya isi dalam LKPj tersebut belum ada pembahasan terlebih dahulu, sehingga apa yang tertera dalam buku tersebut belum terjabarkan secara terperinci. Sebab dalam buku laporan tersebut berisi kinerja bupati sampang selama satu tahun ini.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Bupati Sampang, Fadhilah Budiono menganggap wajar atas penolakan yang dilakukan oleh para wakil rakyat tersebut, pihaknya mengakui bahwa belum ada pembahasan sebelunya, pasalnya penyerahan LKPj tersebut sudah dilakukan sebelumnya, yakni beberapa bulan sebelum rapat paripurna.
“Saya belum tahu pasti kapan dikirimnya LKPj bupati 2016 itu, kemungkinan sekitar Januari awal tahun 2017 ini,” katanya.
Lebih lanjut, mantan bupati Sampang dua periode tersebut menambahkan, seharusnya LKPj bupati ada pembahasan di Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sampang terlebih dahulu. Setelah itu, baru dilakukan pembahasan dalam paripurna DPRD sebelum dilakukan penyerahan.
“Wajar kalau penolakan dilakukan oleh dewan, karena tidak ada pembahasan sebelumnya,” tambahnya.
Sebelumnya Ketua DPRD Sampang, Imam Ubaidillah mengatakan bahwa pihaknya menyepakati melakukan penolakan penyerahan LKPj tersebut sampai ada kejelasan penyampaian uraian yang ada di dalam buku LKPj tersebut.
“Kita tahu dalam rapat itu Pemkab Sampang membingkis LKPj tersebut sudah dalam bentuk buku, seharusnya ada pembahasan terlebih dahulu, sehingga poin-poin yang tercantum dalam LKPj tersebut dalam dijelaskan pada legislatif,” katanya.
Kondisi tersebut dinilai bahwa Pemkab Sampang telah mendiskreditkan kemitraan dengan legislatif sehingga rapat paripurna tentang nota penyerahan LKPj bupati Sampang tahun 2016 gagal dilaksanakan, pihaknya meminta agar Bupati Sampang ikut menghadiri rapat nota penjelasan terlebih dahulu sebelum dibentuk dalam sebuah buku LKPJ tersebut.(awe/h4d)

Related Search

    Tags: