Perda APBD 2017 Perlu Kajian Ulang DPRD Beri Sejumlah Catatan Penting

 

KORANKABAR.COM(SURABAYA)–Terkait pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim 2017 menjadi Perda perlu adanya catatan penting didalam pengesahan ini.

Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Jatim Artono mengatakan, pembahasan APBD tahun 2017 struktur anggaran yang telah dibahas oleh tim anggaran Pemprov dan DPRD Jatim ini total kerangka anggaran APBD 2017 yang disetujui bersama yakni untuk pendapatan daerah sebesar Rp27.781.544.750.123. Sedangkan belanja daerah Rp28.088.211.416.789.

“Raperda APBD Tahun Anggaran 2017 menjadi Perda, tetapi ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Catatan pertama, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jatim yaitu Pemprov didorong mengoptimalkan sumber penerimaan melalui kegiatan penghimpunan data objek dan subyek pajak daerah, serta retribusi daerah,” kata dia di DPRD Jatim, senin (14/11).

Dia menjelaskan, untuk penentuan besarnya daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai pada kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak, retribusi pajak serta pengawasan penyetorannya.

“Fraksi PKS sangat sepakat, mengingat sumber-sumber penerimaan daerah yang terbatas (limitative), maka program intensifikasi penerimaan daerah perlu untuk terus dijalankan secara optimal,” ujar dia.

Selain itu, kata Artono dimana besarannya APBD 2017 yang digunakan untuk peralihan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) ke Pemprov Jatim.

Dia berharap, kepada Pemprov Jatim untuk peralihan SMA/SMK tetap kondusif dan tidak terjadi gejolak, karena banyak orang tua siswa di daerah yang mengkhawatirkan dengan peralihan tersebut.

“Kami berharap kedepannya baik secara personal maupun kelembagaan kepada DPRD dan elemen masyarakat lainnya untuk menjalankan fungsi budgeting dan control budgeting secara ketat dan optimal agar semua anggaran dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, khususnya oleh saudara-saudara kita yang berada dibawah garis kemiskinan,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, persetujuan bersama yang telah dilakukan terhadap Raperda tentang APBD Jatim 2017 merupakan kerja keras dengan mengedepankan kecermatan dan tuntas, serta konsisten.

“Raperda tentang APBD Jatim 2017 yang telah disepakati bersama akan dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri RI. Hal tersebut berpedoman secara normatif dari ketentuan budget siklus anggaran (budget cycle) yang telah ditetapkan oleh UU No. 23 Tahun 2014,” ujar Gubernur dua periode ini. (dit/h4d)

Related Search