Peruntukan DBH Migas Tidak Transparan?

123 views

KORANKABAR.COM (SUMENEP)–Masalah Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) di kota Sumekar masih menjadi masalah sebab sampai detik ini, peruntukan dana yang seharusnya untuk masyarakat di daerah terdampak eksploitasi Migas ini dinilai buram. Akibatnya masyarakat sekitar jauh dari kata sejahtera.

Melihat realitas tersebut, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Melawan Korupsi (Geramsi) kembali turun jalan pada Rabu (19/10) kemarin. Mereka mempertanyakan kejelasan penggunaan DBH Migas ke kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.

Koordinator Geramsi Imam Arifin mengungkapkan bahwa kondisi infrastruktur jalan, puskesmas dan jumlah warga miskin di daerah terdampak eksplorasi Migas sangat memperihatinkan. Banyak jalan rusak, fasilitas rumah sakit dan pendidikan kurang representatif serta yang membuat miris, rumah tidak layak huni cukup tinggi.

Ia menegaskan bahwa persoalan Migas di Sumenep sampai saat ini masih belum juga usai, utamanya pada sektor regulasi DBH Migas yang sampai saat ini peruntukannya tidak jelas. Berdasarkan kajian mahasiswa, mestinya DBH Migas diperuntukkan terhadap kesejahteraan masyarakat Sumenep, utamanya di daerah eksplorasi atau eksploitasi.

“Misalnya pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasum dan transportasi laut. Hal itu seharusnya diwujudkan mengingat mayoritas sumber Migas yang ada di Sumenep berada di kepulauan, serta beberapa kebutuhan pokok masyarakat utamanya di daerah eksplorasi yang masih sangat sulit didapat,” kata Imam Arifin.

Setelah berorasi di depan kantor Pemkab, mahasiswa melakukan audiensi yang ditemui Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Sekretaris Kabupaten Hadi Soetarto dan Kepala Kantor ESDM Abd Kahir. Namun pertemuan itu tidak berlangsung lama karena mahasiswa memilih keluar setelah mendengar penjelasan dari Hadi Soetarto masalah peruntukan dan dana yang di dapat daerah dari pemerintah pusat.

Sementara itu Wabup Sumenep Achmad Fauzi menjelaskan, pada dasarnya pihaknya sudah mempersiapkan data DBH sesuai dengan keinginan mahasiswa. “Memang sebelum masuk kepada data, kami ingin merinci terlebih dahulu pendapatan dari semua sektor,” katanya.

Namun belum masuk pada penjelasan data DBH Migas secara detail, mahasiswa merasa kecewa dan terpancing emosinya sehingga memutuskan keluar dari forum audiensi, yaitu karena mungkin salah memahami dengan apa yang dijelaskan oleh Sekkab.

“Maksud pak Sekkab menyampaikan tidak langsung inti dari DBH Migas itu, supaya penjelasannya runut dari awal sampai akhir sehingga secara keseluruhan diketahui dan kemudian bisa dipahami. Tapi teman-teman mahasiswa memutuskan untuk keluar dari forum,” jelasnya. (ong/rei)

Related Search